Desain Kebijakan: Percepatan Penggunaan Dana Penanganan Covid19 Berbasis Kinerja

Beni Kurnia Illahi; Putra Perdana Ahmad Saifulloh

doi:10.33019/progresif.v16i1.2210

Beni Kurnia Illahi
Putra Perdana Ahmad Saifulloh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

DOI: https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2210

Abstract

The government must issue a legal instrument in handling COVID-19 so that as soon as possible the budget reaches Rp.695.2 trillion. But the problem is in every budget implementation, low budget absorption is an undeniable phenomenon and almost always occurs every year both at the Ministry/Institution (K/L) and Regional Levels, including in the context of tackling the COVID-19 pandemic. Answering this problem, it is necessary to know the regulation and dynamics of performance-based budget absorption and the factors that influence it in an emergency for the response to the COVID-19 pandemic and How to Design Government Policies in Accelerating the Use of Covid-19 Countermeasures Funds Based on the Concept of Performance-Based Budgeting. Policy design, namely: (i) increasing the capacity of the financial managers of work units (satker) in preparing plans for withdrawing funds and planning for procurement; (ii) refining regulations, particularly in regards to procedures for revision of yearly budgets which give greater authority to budget users and budget users in completing budget revisions and procedures for issuing multi-year contract permits; (iii) enhancing the role of the internal control apparatus of state ministries / institutions as well as quality control units in each state ministry/institution in monitoring the implementation of activities by each work unit.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anggraini, Yunita dan Puranto Hendra, (2010), Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif, STIM YKPN, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta.

Atmadja, Arifin P. Soeria, 2009, Keuangan Publik dalam Perpektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers.

Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK, Jurnal Integritas KPK, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017.

D.E. Suwarni, 2018, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surabaya (Studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pemantusan Universitas Negeri Surabaya).

Darwance, Yokotani dan Wenni Anggita, Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Darwance, Jurnal Hukum Progresif, Vol.XV, No.2, Desember 2020.

Halim, Abdul, 2010, Akuntansi Daerah Sektor Publik, Jakarta: Salemba 4.

Halim, Abdul, dan Muhammad Iqbal, 2012, Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetekan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ismail dan Idris, 2009, Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU, Indeks, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2007, Penelitian Hukum, Yogyakarta: CV. Ganda.

Majalah Konstitusi No.159, Mei 2020.

Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Muhammad Syarif Nuh, (2011), Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (FH UII), No. 2 , Vol. 18 April 2011.

Ridwan H.R, 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.

Simatupang, Dian Puji, Ekuilibrium Kebijakan Keuangan Negara Menghadapi Keadaan Negara Darurat Akibat Penyebaran Covig-19 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Depok.

Sinaga, Edward James, Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2016.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

Solusi: Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian, (2015), Vol.5, No.3, Oktober 2015.

Tjandra W. Riawan, 2014, Hukum Keuangan Negara, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Yokotani dan Ndaru Satrio, Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila, Jurnal Hukum Progresif, Vol.XIII, No.2, Desember 2019.