Problematika Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
DOI:
https://doi.org/10.33019/7pejb020Keywords:
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Problematika Pembentukan Peraturan Desa, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undanganAbstract
Pembangunan dan pengelolaan keuangan desa harus memiliki dasar yuridis agar pembangunan desa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, terarah, dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan kepada masyarakat desa. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan desa perlu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan oleh pemerintah desa yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Dasar yuridis yang dimaksud adalah perlunya pembentukan peraturan desa sebagai produk hukum guna mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitiannya adalah Pertama, hubungan antara asas-asas pembentukan perundang-undangan dengan pembentukan peraturan desa terlihat pada aspek normatif dan sosiologis masyarakat. Kedua, bentuk problematika yang timbul dalam pembentukan peraturan desa tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa meliputi rumusan tidak jelas, tidak terbuka, dan tidak dapat dilaksanakan.
References
Achir, N., & Kunci, K. (2020). “NORMATIVE ANNOTATIONS TO REGIONAL REGULATIONS ON TRANSPARANCY” Info Artikel Abstrak. http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/
Ashshiddiqi, M. H., Caesariasyahid, F., Putra, Y., Nurmaya, R. T., & Indawati, Y. (2023). Pembentukan Peraturan Desa Dongko dalam Efisiensi Penggunaan Tanah Warga Sebagai Tempat Wisata. 1(2).
Dababneh, A. B., & Al-Husban, A. (2011). Practical Criteria for the Soundness of the Legislative Drafting Approach Evaluative and Analytic Study. In European Journal of Social Sciences (Vol. 21, Issue 4).
Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Nomor 01. In Jurnal Crepido (Vol. 01). https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Ode, L., Karim, M., Satria, E., Hasri, H., Kahar, A., Mansyah, S., Zein, A., Waru, L., Pemahaman, P., Perancangan, T., Peraturan, P., Mashendra, D., & Gurusi, L. (2024). Copyright: Mashendra, La Gurusi. Journal of Human and Education, 4(1), 476–480.
Prastyo, A., & Wahidin, S. (2020). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. https://doi.org/10.26905/idjch
Rahmi, E., Hartarti, H., & Fitria, F. (2023). Peraturan Desa dan Otonomi Desa Potret di Kecamatan Pemayung Jambi. Wajah Hukum, 7(1), 92. https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1133
Rangka Penguatan Otonomi Daerah Arie Elcaputera, D., Wali, A., & Wirya Dinata, A. (2022). URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia. In Februari (Vol. 11, Issue 1). https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index
Rivan, A., Ridwan Maksum, I., Kunci, K., Keuangan Desa, S., Desa, P., & Keuangan, M. (n.d.). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. Public Administration Journal, 9(2), 2019. https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487
Rosidin, U. (2019). Jurnal Bina Mulia Hukum PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10
Sagama, S. (2018). Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 1(2), 185–197. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967
Sedubun, V. J. (2020). Local Legal Product Making During Covid-19 Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus.
Stia, A. A., Gazali, A., & Abstrak, B. (2019). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. In Meraja Journal (Vol. 2, Issue 2).
Widayati. (2020). IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN. Jurnal Hukum Unissula, 36(2), 59–72. https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391
Widodo, F. (2018). Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat. JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat), 5(2), 108–121. https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Putera Astomo Putera

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
All publications by Progresif : Jurnal Hukum [p-ISSN: 1978-4619, e-ISSN: 2655-2094] is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
