Problematika Endorsement President dalam Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia

Abstract

Presiden selaku orang nomor satu, sudah selayaknya menjalankan tonggak Demokrasi secara ideal, dan bukan berlaku sebaliknya. Prakteknya, Presiden justru tidak mengindahkan prinsip Demokrasi dengan melakukan ‘endorsement’ kepada calon Presiden. Tindakan tersebutlah yang kemudian mewarnai spekulasi masyarakat atas status kampanye Presiden? Berkenaan dengan hal tersebutlah, maka perlu dilakukan kajian mendalam berkenaan dengan Problematika Endorsement Presiden Dalam Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia Prespektif Sadd Al Dzari’ah sebagai suatu keniscayaan. Fokus penelitian ini terletak pada kedudukan endorsement Presiden dalam keberlangsungan Demokrasi di Indonesia, serta bagaimana kaitannya dengan hukum responsif dan juga Sadd Al-Dzari’ah.  Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan melakukan 2 pendekatan yakni, statute approach dan conceptual approach. Sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum primer yakni UUD 1945, UU Pemilu dan PKPU, bahan hukum sekunder dengan buku dan artikel jurnal, serta bahan hukum tersier berupa KBBI dan berita melalui website. Analisis penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Temuan pada penelitian ini ialah, 1) Endorsement Presiden tidak memiliki instrument hukum ketat yang dapat secara eksplisit mengatur tindakannya, akan tetapi jika ditinjau lebih jauh, sikap endorsement Presiden ini jelas menimbulkan kekongan hukum dalam UU Pemilu. Teori hukum responsif yang digunakan pun menjadi selaras, karena adanya endorsement Presiden akan melukai prinsip Pemilu. 2) Sikap endorsement Presiden juga akan membuka ruang ketidak netralan politikm potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta keadilan dalam kontestasi Pemilu yang jelan mencederai prinsip Pemilu. Hal ini selaras dengan prinsip dalam Sadd Al-Dzari’ah, yang menyebutkan manakala terjadi manfaat yang diterima tidak berbanding dengan mudharat yang jauh lebih besar didapatkan, makan hal tersebut harus ditinggalkan.