TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HEWAN TERANCAM PUNAH DARI PENAMBANGAN TIMAH DI BANGKA BELITUNG

Abstract

Penambangan timah merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, aktivitas pertambangan yang berlangsung secara masif, baik yang berizin maupun ilegal, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada hilangnya habitat hewan terancam punah seperti trenggiling, mentilin, dan berbagai jenis burung endemik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap perlindungan hewan terancam punah akibat aktivitas penambangan timah di Bangka Belitung serta mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam melindungi habitat satwa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan yuridis dalam melindungi lingkungan hidup dan satwa liar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, efektivitas penegakan hukum lingkungan masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, maraknya pertambangan tanpa izin, keterbatasan aparat pengawas, serta rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban reklamasi pascatambang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, optimalisasi reklamasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan hewan terancam punah dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Bangka Belitung.