PROGRESIF: Jurnal Hukum
type: channel
description: PROGRESIF : Jurnal Hukum merupakan jurnal hukum yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Jurnal ini berisikan artikel hasil penelitian dan pengkajian di bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember, dengan ISSN: 2655-2094 (Online); 1978-4619 (Cetak)
publisher: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
language: en
publication name: PROGRESIF: Jurnal Hukum
issn: 1978-4619
copyright: All publications by Progresif : Jurnal Hukum [p-ISSN: 1978-4619, e-ISSN: 2655-2094] is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
items: Prinsip Regulasi Netral Teknologi: Teknik Antisipatif Terhadap Evolusi Teknologi dalam Hukum Pidana Indonesia
items: Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional
items: Pengendalian Data Pribadi Dan Ruang Siber Oleh Platform Digital Big Data Global Terkait Kedaulatan Digital Indonesia
items: Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil : Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil
items: Perlindungan Masyarakat Adat Terhadap Penggunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Invensi Perspektif Traktat Internasional Wipo 2024
items: Persidangan Tertutup dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan
items: Tinjauan Hukum terhadap Peningkatan Investasi Asing di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja
items: Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentraliasi Asimetris
items: Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial
items: Dinamika Hukum Agraria dan Urbanisasi: Pengelolaan Hak Guna Ruang Bawah Tanah di Kota-Kota Besar Indonesia
items: Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)
items: Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden
items: Urgensi Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat Dalam Formulasi Kebijakan Pertambangan Timah Di Bangka Belitung
items: Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia Di WTO
items: Pemanfaatan Acces Right Oleh Pihak Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
items: Perjanjian Terapeutik: Problematika dan Pelaksanaan di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
items: Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
items: Urgensi Pengaturan Pertanian Perkotaan Berkelanjutan Berbasis Perubahan Iklim
items: Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab Dalam Melindungi Konsumen
items: Keuangan Pusat dan Daerah: Aspek Hukum Hubungan Dalam Peraturan Perundangan
items: Tinjauan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat
items: Analisis Kelengkapan Produk Usaha Dalam Memenuhi Hukum Perlindungan Konsumen
items: HUKUM MODERN DAN PROSES PENAKLUKAN
items: PANCASILA SEBAGAI LANDASAN HUKUM DI INDONESIA
items: PERLINDUNGAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
items: MODEL PERLINDUNGAN HUKUM INTEGRATIF BURUH MIGRAN INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
items: MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA NEGARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
items: PENGGUNAAN DISKRESI DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN
items: PEMBUKTIAN TERBALIK: SUATU KAJIAN TEORETIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
items: TINJAUAN MENGENAI PERAN DAN FUNGSI DPR DALAM UUD NKRI TAHUN 1945 PASCA AMANDEMEN BERDASARKAN MEKANISME CHECK AND BALANCE

Prinsip Regulasi Netral Teknologi: Teknik Antisipatif Terhadap Evolusi Teknologi dalam Hukum Pidana Indonesia
type: item
description: Prinsip regulasi netral teknologi menjadi salah satu acuan baru dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum. Prinsip ini menjadi salah satu instrumen alternatif yang digunakan untuk menghadapi disrupsi teknologi dalam bidang hukum. Konsep netralitas teknologi memberi karakter regulasi yang luwes dan tetap relevan dengan berbagai instrumen teknologi yang baru. Namun, hal tersebut tampak menciptakan suatu kontradiksi terutama dalam hukum pidana yang didasarkan pada suatu asas legalitas yang pada salah satu maknanya menekankan pada perumusan yang ketat dan larangan analogi. Dengan menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan konsep dan undang-undang, tulisan ini hendak menganalisis probabilitas penggunaan prinsip netralitas teknologi dalam hukum pidana. Hasil analisis menemukan bahwa prinsip netralitas teknologi dapat digunakan dalam hukum pidana. Penggunaan prinsip ini memberi sumbangsih yang signifikan bagi hukum pidana dalam menciptakan regulasi yang tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Kebolehan penggunaan analogi yang sempit (penafsiran ekstensif) sejalan dengan nilai-nilai dari prinsip netralitas teknologi. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa beberapa aturan hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan karakter dari prinsip netralitas teknologi. Prinsip ini juga tercermin dalam penafsiran hakim terutama dalam perkara-perkara yang objeknya bertalian dengan perkembangan teknologi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Regulasi Netral teknologi
  topic: keywords
subject: Hukum Pidana
  topic: keywords
subject: Asas Legalitas
  topic: keywords
creator: Ahwan
rights: Copyright (c) 2025 Ahwan http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-11-05
publication date: 2025-11-05
starting page: 1
ending page: 29
doi: 10.33019/dr6e8w52

Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional
type: item
description: Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak multidimensi yang serius, mulai dari kerusakan fisik dan psikis, gangguan kepribadian, stigma sosial, hingga masalah ekonomi dan spiritual. Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Penelitian yuridis normatif ini dengan pendekatan deskriptif-analitis bertujuan menelaah urgensi rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan komprehensif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi mencakup tiga tahapan utama, yakni: (1) rehabilitasi medis atau detoksifikasi untuk mengurangi gejala putus zat; (2) rehabilitasi non-medis melalui pendekatan therapeutic community, keagamaan, serta dukungan sosial; dan (3) tahap bina lanjut untuk mengembalikan pecandu ke masyarakat melalui pendidikan atau pekerjaan. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi memutus ketergantungan narkotika, tetapi juga memulihkan aspek biopsikososial-spiritual, meningkatkan kontrol emosi, serta mencegah kekambuhan (relapse). Dukungan keluarga, lingkungan sosial yang kondusif, dan konsistensi dalam pelaksanaan program rehabilitasi berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu, rehabilitasi harus dipandang sebagai solusi alternatif yang sejalan dengan upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
creator: Jeanne Darc Noviayanti Manik
creator: Abrillioga Abrillioga
creator: Nur Intan Akuntari
rights: Copyright (c) 2025 Jeanne Darc Noviayanti Manik, Abrillioga Abrillioga, Nur Intan Akuntari http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-10-31
publication date: 2025-10-31
starting page: 80
ending page: 101
doi: 10.33019/5gyzry58

Pengendalian Data Pribadi Dan Ruang Siber Oleh Platform Digital Big Data Global Terkait Kedaulatan Digital Indonesia
type: item
description: The development of global digital technology has brought significant challenges to Indonesia's digital sovereignty, especially regarding the control of personal data and cyberspace. Foreign digital platforms that dominate use in Indonesia process citizens' data massively through big data mechanisms, often outside the jurisdiction of national law. This dependence poses risks to personal data protection, national security, and state control over digital infrastructure. This study uses normative legal methods with a legislative and conceptual approach to examine the role of national regulations, such as Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, in strengthening the state's position. The results of the study show that strengthening regulations, developing local technology, community digital literacy, and international cooperation are key strategies to uphold Indonesia's digital sovereignty. Without concrete and comprehensive steps, control over data and digital space will continue to be in the hands of foreign entities, which can weaken the nation's independence in the digital era.
subject: Articles
  topic: section
subject: Personal Data
  topic: keywords
subject: Big Data
  topic: keywords
subject: Digital Sovereignity
  topic: keywords
creator: Yokotani Yokotani
creator: A. Cery Kurnia
creator: Wirazilmustaan Wirazilmustaan
creator: Reko Dwi Salfutra
rights: Copyright (c) 2025 A. Cery Kurnia http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-10-31
publication date: 2025-10-31
starting page: 70
ending page: 80
doi: 10.33019/cdt5p455

Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil : Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil
type: item
description: The appointment of active TNI (Indonesian National Armed Forces) officers to civilian positions has sparked controversy within Indonesia’s legal and democratic framework. The 1998 Reform Movement emphasized the restriction of military involvement in civilian governance, as stipulated in Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. However, legal loopholes allow active-duty officers to occupy civilian posts under certain conditions, as reflected in the appointment of the Cabinet Secretary pursuant to Presidential Regulation Number 148 of 2024. This study analyzes the policy from a legal-political perspective by examining regulatory inconsistencies and the implications for civilian supremacy. The research employs a normative juridical method with political, statutory, and conceptual approaches. The findings indicate that the appointment of active-duty military personnel to civilian positions lacks clear urgency and contradicts the principle of civilian supremacy in a democratic system. Furthermore, this policy reflects a tug-of-war between political stability and the interests of ruling elites, potentially hindering military reform and creating regulatory overlaps. Therefore, clearer and more consistent regulations are needed to maintain the balance between national interests and civilian supremacy within Indonesia’s legal system.
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Politics
  topic: keywords
subject: Civil Supremacy
  topic: keywords
subject: Active Military Personnel
  topic: keywords
subject: Military Reform
  topic: keywords
subject: Civil Positions
  topic: keywords
creator: Hilda Halnum Salsabil
creator: Abdul Aziz Nasihuddin
rights: Copyright (c) 2025 Hilda Halnum Salsabil, Abdul Aziz Nasihuddin http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-10-31
publication date: 2025-10-31
starting page: 43
ending page: 69
doi: 10.33019/sf1gaf24

Perlindungan Masyarakat Adat Terhadap Penggunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Invensi Perspektif Traktat Internasional Wipo 2024
type: item
description: Treaty on intellectual property, genetic resources and traditional knowledge 2024 approved an international agreement that is a breakthrough for the development of intellectual property. This paper aims to analyze the form of protection for indigenous peoples in the utilization of genetic resources used in patented research according to the international treaty WIPO and the urgency of the treaty for the development of patents in Indonesia. The approach used in this study is the statute approach and the analytical approach. The international treaty that began negotiations in 2001 is a strategic step for the development of intellectual property, especially indigenous peoples as holders of rights to genetic resources and traditional knowledge. Its use is often used in research to produce new inventions that are protected by patents. In such conditions, the applicant must disclose indigenous peoples as providers of traditional knowledge. The treaty is very important for the development of patents in Indonesia as well as strategic protection for traditional knowledge and genetic resources owned by Indonesia. Patented inventions containing genetic resources and traditional knowledge clearly disclose their material sources, thereby increasing the transparency of patent protection.
subject: Articles
  topic: section
subject: sumber daya genetik
  topic: keywords
subject: Paten
  topic: keywords
subject: Masyarakat Adat
  topic: keywords
creator: Mieke yustia sari
creator: Cita Yustisia Serfiyani
creator: Yatini
creator: Masda Agatha Sari
rights: Copyright (c) 2025 Mieke yustia sari, Cita Yustisia Serfiyani, Yatini, Masda Agatha Sari http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-10-31
publication date: 2025-10-31
starting page: 1
ending page: 24
doi: 10.33019/vkkmw351

Persidangan Tertutup dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan
type: item
description: The principle of open court proceedings is a fundamental aspect of criminal procedural law to ensure a fair trial. However, there is a legal gap concerning the authority of judges to determine closed court sessions for cases containing elements of morality but not classified as morality-related cases. This study examines the legal issues and normative solutions to the ambiguity in the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) regarding closed court proceedings in non-morality criminal cases. Using normative legal research methods and statutory, case, comparative, and conceptual approaches, this study compares the legal framework in Indonesia with the judicial system in Spain. The findings indicate that KUHAP does not provide clear guidelines for judges in determining closed court proceedings based on the substance of the evidence. Therefore, criminal procedural law reform is necessary to accommodate judicial flexibility in deciding closed trials while upholding the audi alteram partem principle. This reform aims to balance the principle of open court proceedings and the protection of parties' rights, ensuring that judicial decisions on the nature of court proceedings have a stronger legal foundation and can be consistently applied within Indonesia's criminal justice system.
subject: Articles
  topic: section
subject: Closed Court Proceedings, Legal Certainty, Audi Alteram Partem
  topic: keywords
creator: Erwin Susilo
rights: Copyright (c) 2025 Erwin Susilo http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-10-31
publication date: 2025-10-31
starting page: 25
ending page: 42
doi: 10.33019/de64s595

Tinjauan Hukum terhadap Peningkatan Investasi Asing di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja
type: item
description: This research aims to analyze the legal products related to the function of the Investment Coordinating Board (BKPM) in Indonesia and how BKPM can assist in increasing foreign investment in the country. This research uses a normative method with a statute approach. The results of this research will evaluate the applicable legal regulations, including regulations on foreign investment and investment permits, as well as the role of BKPM in providing support and coordination for foreign investors. And it will also evaluate the performance of BKPM in increasing foreign investment in Indonesia and provide recommendations for future performance improvement. The results of this analysis are expected to provide useful information for the government, foreign investors, and other parties interested in investing in Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Investasi
  topic: keywords
subject: Produk Hukum
  topic: keywords
subject: BKPM
  topic: keywords
creator: Muhammad Asrul Maulana
creator: Savira Aristi
rights: Copyright (c) 2025 Muhammad Asrul Maulana, Savira Aristi
date: 2024-12-31
publication date: 2024-12-31
starting page: 236
ending page: 259
doi: 10.33019/progresif.v18i2.5626

Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentraliasi Asimetris
type: item
description: Asymmetric decentralization in Indonesia is designed to grant special autonomy to regions with unique characteristics; however, its implementation often falls short due to institutional capacity limitations and continued dependence on the central government. This study aims to evaluate the effectiveness of asymmetric decentralization policies in various special autonomous regions of Indonesia, focusing on Aceh, Papua, and Yogyakarta. The research employs a normative and empirical juridical approach, supported by case studies and qualitative data analysis. The findings reveal a significant gap between policy objectives and implementation, attributed to factors such as inadequate local resources and weak coordination between the central and regional governments. The implications of these findings highlight the need to strengthen regional institutional capacity, enhance central government support, and tailor policies to be more context-specific and adaptable to local conditions. This study provides valuable insights for developing more effective and sustainable decentralization policies in Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Asymmetric Decentralization
  topic: keywords
subject: Regional Autonomy
  topic: keywords
subject: Good Governance
  topic: keywords
creator: Firdaus Arifin
rights: Copyright (c) 2025 Firdaus Arifin
date: 2024-12-31
publication date: 2024-12-31
starting page: 208
ending page: 235
doi: 10.33019/progresif.v18i2.5541

Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial
type: item
description: Basically, humans are always required to use their minds to think about God's creation, because thinking is an activity that humans cannot avoid in their lives. From this thought process, Intellectual Property Rights (IPR) were born which differ from one human to another because each human has different intellectual abilities. On the other hand, violations of IPR, such as unauthorized use or purchase of pirated works, continue to occur. This violation is not only against norms, but also morals and ethics. This research examines the relationship between ownership of IPR and violations of IPR from a moral and ethical perspective. From the results of the study conducted, the results show that violations of IPR are not only violations of norms, but also ethics. One form of ethical violation is the use of other people's work without mentioning the name of the rights holder, for example the creator. Ethically, this is contrary to moral values.
subject: Articles
  topic: section
creator: Darwance Darwance
creator: Agustinus Supriyanto
rights: Copyright (c) 2025 Darwance Darwance, Agustinus Supriyanto
date: 2024-12-31
publication date: 2024-12-31
starting page: 188
ending page: 207
doi: 10.33019/progresif.v18i2.5732

Dinamika Hukum Agraria dan Urbanisasi: Pengelolaan Hak Guna Ruang Bawah Tanah di Kota-Kota Besar Indonesia
type: item
description: This study addresses the main legal issue concerning the management of underground space in major cities in Indonesia amid rapid urbanization. The current regulations, such as the Basic Agrarian Law, do not provide clear provisions regarding the right to use underground space, leading to legal uncertainty and potential conflicts of interest. The position of this research is to analyze existing regulations through a normative juridical approach and propose legal solutions that are more adaptive to the needs of urban modernization. This paper examines the limitations of current regulations and suggests the need for more comprehensive, specific legislation governing underground space rights. The main findings of this study reveal the inadequacy of the existing legal framework in accommodating the management of underground space fairly and sustainably, and the urgency for regulatory reforms that are more responsive to Indonesia’s urbanization developments.
subject: Articles
  topic: section
subject: Underground Space, Urbanization, Agrarian Law
  topic: keywords
creator: Ikhsan Lubis
creator: Taufik Siregar
creator: Duma Indah Sari Lubis
creator: Andi Hakim Lubis
rights: Copyright (c) 2025 Ikhsan Lubis, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Andi Hakim Lubis
date: 2024-11-03
publication date: 2024-11-03
starting page: 167
ending page: 187
doi: 10.33019/progresif.v18i2.5709

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)
type: item
description: Extramarital children of Indonesian migrant workers face complex issues of identity and citizenship rights. In Indonesia, extramarital children often do not have birth certificates, which makes it difficult for them to access public services such as schools. The principle of non-discrimination is the most important in legal protection for extramarital children. The rights of children are recognized internationally in the Convention on the Rights of the Child, where the protection of the rights of extramarital children includes the protection of the juridical rights of extramarital children to demand recognition and validation, as well as the management of the citizenship status of the Republic of Indonesia for the child. The following results show that First, the application of the principle of non-discrimination is specifically recognized in the Convention on the Rights of the Child, which underlines the rights of children in the absence of discrimination based on the marital status of their parents and requires States Parties not to discriminate against them. Second, the implementation of children's rights, especially the rights of extramarital children of Indonesian migrant workers in various regulations in Indonesia, needs to be maintained consistently, involving aspects of substance, structure, and cultural values, so that they can provide tangible benefits and are based on a deep sense of justice. Keywords: protection of international law; extramarital child; non-discrimination
subject: Articles
  topic: section
subject: perlindungan hukum internasional
  topic: keywords
subject: Anak Luar Kawin
  topic: keywords
subject: Non-Diskriminasi
  topic: keywords
creator: Ibnu Mardiyanto
rights: Copyright (c) 2025 Ibnu Mardiyanto
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 132
ending page: 166
doi: 10.33019/progresif.v18i1.5119

Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden
type: item
description: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan mengenai peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan norma baru yang berkaitan dengan pemilihan umum. Putusan ini mengemukakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini seakan-akan memberikan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi mencampuri wilayah dan fungsi legislasi yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh terkait dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa terdapat enam perkara yang diajukan untuk menguji keabsahan Pasal 169 huruf q UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon, dengan beberapa perkara yang diterima dan beberapa lainnya yang ditolak. Kenyataannya, pemohon pada perkara No. 90/PUU-XXI/2023 memiliki legal standing yang lemah, namun permohonannya dikabulkan sebagian. Hal ini menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan yang mempengaruhi inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Mahkamah Konstitusi
  topic: keywords
subject: Usia
  topic: keywords
subject: Calon Presiden
  topic: keywords
subject: Calon Wakil Presiden
  topic: keywords
creator: Elva Imeldatur Rohmah
rights: Copyright (c) 2025 Elva Imeldatur Rohmah
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 100
ending page: 131
doi: 10.33019/progresif.v18i1.4636

Urgensi Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat Dalam Formulasi Kebijakan Pertambangan Timah Di Bangka Belitung
type: item
description: This study aims to elaborate on the urgency of establishing People's Mining Areas (WPR) in the governance of tin mining in Bangka Belitung post the centralization of mining authority. Utilizing a juridical-normative research method and a statutory approach, this study examines the reality of das sein with the relevance of das sollen to find legal gaps and replicate strategic solutions. The analysis results in this study indicate that the issuance of Law No. 3 of 2020 and Presidential Regulation No. 55 of 2022 has explicitly separated the central and regional government authorities. One of the regional authorities is in the field of People's Mining License (IPR). Although the IPR mechanism has been regulated since Law No. 4 of 2009, its implementation is still imbalanced and not efficient in Bangka Belitung. From 2009-2020, the number of illegal tin miners continued to increase, while the number of IPRs utilized remained very limited. This condition has not changed significantly from the period 1998-2009 when illegal tin mining began to encroach. Therefore, by delegating the IPR back to the regions, the government needs to prepare mechanisms to optimize mining governance, including through the establishment of WPRs which become the basic condition for granting IPRs.
subject: Articles
  topic: section
subject: policy formulation
  topic: keywords
subject: people mining permits
  topic: keywords
subject: people mining areas
  topic: keywords
creator: Armitran Firsantara
creator: Faidatul Hikmah
rights: Copyright (c) 2025 Armitran Firsantara, Faidatul Hikmah
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 82
ending page: 99
doi: 10.33019/progresif.v18i1.5061

Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia Di WTO
type: item
description: Indonesia telah digugat oleh Uni Eropa berkaitan dengan adanya pelarangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Pelarangan ekspor itu dilakukan karena Indonesia akan melakukan hilirisasi nikel, dengan tidak mengekspor bijih nikel sebagai bahan mentah, namun menggolahnya menjadi baterai mobil listrik. Uni Eropa merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Indonesia telah kalah pada tahapan pemeriksaan panel dan mengajukan banding ke Appellate Body WTO. WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang sebenarnya dibuat untuk memuluskan kepentingan negara-negara maju, namun negara-negara berkembang anggota WTO juga melakukan berbagai upaya agar sistem WTO juga memberikan keadilan bagi negara berkembang sehingga terjadi tarik ulur antara negara maju dan negara berkembang di dalam WTO. Kasus Indonesia melawan Uni Eropa dalam sengketa pelarangan ekspor nikel adalah contoh konflik kepentingan antara negara maju melawan negara berkembang di dalam WTO. Menurut peraturan WTO jika hasil banding sudah diadopsi oleh Panel, maka harus ditaati, artinya apabila Indonesia kalah, maka Indonesia harus mengizinkan kembali ekspor bijih nikel sebagai bahan mentah. Masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk memenangkan sengketa ini, namun untuk menghindari kekalahan, Indonesia dapat memilih cara lain yang ada di dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Cara-cara tersebut adalah Mutually agreed solutions, Good Offices, Conciliation, Mediation, serta Arbitration sesuai Pasal 25.1 DSU.
subject: Articles
  topic: section
subject: Nickel Export ban; European Union; Appeal; WTO
  topic: keywords
creator: Hilmi Prabowo
rights: Copyright (c) 2025 Hilmi Prabowo
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 42
ending page: 81
doi: 10.33019/progresif.v18i1.4209

Pemanfaatan Acces Right Oleh Pihak Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
type: item
description: This study aims to review the access right provisions that can be utilized by oreign fishing vessels in the territory of Indonesia's Exclusive Economic Zone. Given that the provisions of UNCLOS 1982 provide an opportunity for other countries, especially for landlocked states and geographically disadvantaged states to take advantage of the Exclusive Economic Zone belonging to the coastal state. The research method used in writing this article is normative juridical. Based on the results of the study, the use of access right by foreign fishing vessels can be carried out based on konvention and must comply with national regulations of the Government of Indonesia, namely through Fisheries Act. Access rights can only be used by foreign parties if the coastal state has complied with the provisions stipulated in the convention and takes into account its national interest in food needs in the field of fisheries. So that the obligation of the coastal state in opening the access right as stated in the convention cannot necessarily be carried out if the Indonesian state government has not been optimal in implementing international and national regulations.
subject: Articles
  topic: section
subject: ZEE
  topic: keywords
subject: UNCLOS
  topic: keywords
subject: Access Right
  topic: keywords
creator: Ahmad Hafiuddin
creator: Melany Presilia
creator: Elsa Aprina
rights: Copyright (c) 2025 Ahmad Hafiuddin, Melany Presilia, Elsa Aprina
date: 2024-06-27
publication date: 2024-06-27
starting page: 20
ending page: 41
doi: 10.33019/progresif.v18i1.4755

Perjanjian Terapeutik: Problematika dan Pelaksanaan di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
type: item
description: A therapeutic agreement is a contractual relationship between a doctor and a patient. As a legal act, a therapeutic agreement carries legal consequences when the parties neglect or do not perform their obligations. In practice, often civil lawsuit cases are filed by a patient against a doctor as a result of non-performance of the therapeutic agreement. This study aims to identify and determine the legal problems in the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients at Ir. Soekarno Hospital, Bangka Belitung. Based on these objectives, academically the results of this research are expected to be used as a starting point in legal research related to the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients, and practically the results of this research are expected to be used as input in legal research on the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients. This research uses socio legal research methods
subject: Articles
  topic: section
subject: therapeutic agreement
  topic: keywords
subject: doctor
  topic: keywords
subject: patient
  topic: keywords
creator: Reko Dwi Salfutra
creator: rio Armanda Agustian
creator: yokotani yokotani
rights: Copyright (c) 2025 Reko Dwi Salfutra, rio Armanda Agustian, yokotani yokotani
date: 2024-05-29
publication date: 2024-05-29
starting page: 1
ending page: 19
doi: 10.33019/progresif.v18i1.4870

Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
type: item
description: The national land law does not stipulate that the company's usufructuary rights can be cultivated on management rights land and customary law community land becomes management rights. This study aims to identify and analyze the process of ulayat land concession agreements by companies and the status of ulayat lands if the agreement between the company and customary law communities related to ulayat land concessions has ended and uses a normative juridical method, namely the data source used is secondary data, obtained from official documents, books and written reports. The results begin with a land use agreement, the status of communal land changes after the agreement expires with management rights to which the company's usufructuary rights apply for customary law communities.
subject: Articles
  topic: section
subject: Business Agreement
  topic: keywords
subject: customary land
  topic: keywords
subject: Company
  topic: keywords
creator: I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi
creator: Yuli Prasetyo Adhi
creator: Agung Basuki Prasetyo
rights: Copyright (c) 2025 I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, Agung Basuki Prasetyo
date: 2023-12-29
publication date: 2023-12-29
starting page: 236
ending page: 255
doi: 10.33019/progresif.v17i2.4381

Urgensi Pengaturan Pertanian Perkotaan Berkelanjutan Berbasis Perubahan Iklim
type: item
description: This paper examines regulations concerning climate change mitigation and adaptation efforts in the agricultural sector. A doctrinal method is applied to unpack the authority of the central and regional governments in realizing sustainable agriculture at the urban level, especially in the city of Blitar, where agriculture has been negatively affected due to the changes in weather. This research found that Indonesia already has Law Number 22 of 2019 concerning the Sustainable Agricultural Cultivation System, which contains 35 provisions mandating further regulations at the regional levels. Nevertheless, not all regions, including the Blitar City, have carried out this mandate.
subject: Articles
  topic: section
subject: Adaptasi
  topic: keywords
subject: Mitigasi
  topic: keywords
subject: Perubahan iklim
  topic: keywords
subject: Regulasi
  topic: keywords
subject: Pertanian Berkelanjutan
  topic: keywords
creator: Prischa Listiningrum
creator: Muhammad Reza Magistra
rights: Copyright (c) 2025 Prischa Listiningrum, Muhammad Reza Magistra
date: 2023-12-27
publication date: 2023-12-27
starting page: 205
ending page: 235
doi: 10.33019/progresif.v17i2.4370

Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab Dalam Melindungi Konsumen
type: item
description: click-wrap agreement is a form of agreement with a number of terms and conditions that include an agreement clause at the end of which there is a blank box with the sentence I Agree or I agree. The purpose of this study is to examine the validity and legal force of click-wrap agreements as electronic standard contracts. The approach method in this study is a normative juridical approach with the research specifications used namely descriptive-analytical with data collection techniques through legal materials in the form of secondary data, namely laws and regulations and literature. The data obtained was then processed and analyzed using qualitative methods. The results of the study show that currently there are several forms of electronic contracts, one of which is the click-wrap agreement. In a commercial transaction, before offering its product by displaying the terms and conditions, consumers are expected to read further beforehand. Then the consumer agrees to these terms and conditions by clicking on the box contained in the sentence "I Agree" or I agree. The validity of the click-wrap agreement basically refers to the Civil Code and UUPK regarding the transfer or limitation of responsibility.
subject: Articles
  topic: section
subject: click wrap agreement
  topic: keywords
subject: perjanjian
  topic: keywords
subject: e-commers
  topic: keywords
creator: Nabilah Luthfiyah Chusnida
rights: Copyright (c) 2025 Nabilah Luthfiyah Chusnida
date: 2023-12-27
publication date: 2023-12-27
starting page: 180
ending page: 204
doi: 10.33019/progresif.v17i2.4368

Keuangan Pusat dan Daerah: Aspek Hukum Hubungan Dalam Peraturan Perundangan
type: item
description: This paper takes issue with the regulation of the central government's financial balancing funds to regional governments in the context of regional autonomy which was just passed under Law 1/2022. The research method used is normative legal research, a method with the aim of dissecting all laws and regulations to find solutions to juridical problems. The results of the research show that Law 1/2022 has provided guidelines for local governments in managing regional finances. This regulation provides a basis for the Central Government to transfer funds to Regional Governments in the form of General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Special Autonomy Funds, Privileges Funds, and Village Funds. There are still problems with the synergy of laws and regulations, especially with regard to the rigid percentages for calculating transfers of these funds to each regional government with special autonomy. However, on the other hand, the use of special autonomy funds and privilege funds is measurable because the management of these funds must refer to the national development plan and have performance targets. Keywords: State Finance, Fiscal Decentralization, Financial Relations Act Ringkasan Tulisan ini mengambil permasalahan tentang pengaturan dana perimbangan keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah yang baru saja disahkan berdasarkan UU 1/2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif suatu metode dengan tujuan membedah segala peraturan perundang-undang untuk menemukan solusi atas persoalan yuridis. Hasil penelitian menunjukan UU 1/2022 telah memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini memberikan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan transfer dana kepada Pemerintah Daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Masih terdapat permasalahan sinergis peraturan p…
subject: Articles
  topic: section
subject: Keuangan Negara
  topic: keywords
subject: Desentralisasi Fiskal
  topic: keywords
subject: Undang-Undang Hubungan Keuangan
  topic: keywords
creator: Wildan Sukhoya
rights: Copyright (c) 2025 Wildan Sukhoya
date: 2023-12-08
publication date: 2023-12-08
starting page: 144
ending page: 160
doi: 10.33019/progresif.v17i2.4383

Tinjauan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat
type: item
description: In carrying out the task of completing community reports, the Ombudsman of the Republic of Indonesia is not only known for providing recommendations but also the Ombudsman of the Republic of Indonesia has the final product of completing the report, namely the Final Report of the Examination Results. Therefore, this study aims to: explain the legal review of the Final Report of the Examination Results as part of the series of examinations of community reports that have a relationship with providing recommendations if corrective actions in the Final Report of the Examination Results are not implemented by the Public Service Provider in the findings of mal-administration. The method used in this study is the normative juridical method. The results showed that the Final Report of the Examination Results is a whole series of processes for receiving and verifying reports with formal and material requirements which will then be followed up in the examination process, the product of the Ombudsman's supervision service is the Final Report of the Examination Results. So the Ombudsman of the Republic of Indonesia does not just provide recommendations, because of the position of the Ombudsman of the Republic of Indonesia as a state institution that exerts influence in a persuasive approach in handling community reports related to mal-administration. One of the main concerns of this study is that the Final Report on the Results of the Examination has not been included in the Ombudsman Law of the Republic of Indonesia so that hierarchically the power of the Ombudsman of the Republic of Indonesia is in the recommendations. However, the existence of the Final Report of the Examination Results as an effort by the Ombudsman of the Republic of Indonesia to encourage the improvement and improvement of public services at the encouragement of independent public service providers
subject: Articles
  topic: section
subject: Ombudsman
  topic: keywords
subject: Kewenangan
  topic: keywords
subject: rekomedasi
  topic: keywords
creator: Didi Firmansyah
creator: Sigit Nugroho
rights: Copyright (c) 2025 Didi Firmansyah, Sigit Nugroho
date: 2023-12-08
publication date: 2023-12-08
starting page: 161
ending page: 179
doi: 10.33019/progresif.v17i2.4410

Analisis Kelengkapan Produk Usaha Dalam Memenuhi Hukum Perlindungan Konsumen
type: item
description: The author uses a type of qualitative research with an empirical juridical approach that refers to field data as primary data and literature as secondary data. The results of the study, Parijoto syrup sold by CV. Alammu has met food standards (labeling) according to the provisions of Article 97 paragraph (3) of Law no. 18 of 2012 concerning food. In addition, it is also correlated with Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection so that the products analyzed can provide consumer rights through the obligations of business actors. If the business actor violates the provisions that have been applied in Law no. 8 of 1999, administrative or criminal sanctions may be imposed.s. Keywords: Consumer Protection; Parijoto; Labeling Ringkasan Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang mengacu pada data lapangan sebagai data primer dan literatur sebagai data sekunder. Hasil penelitian, sirup parijoto yang dijual CV. Alammu telah memenuhi standar pangan (labeling) sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Selain itu, juga berkorelasi dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar produk yang dianalisis dapat memberikan hak konsumen melalui kewajiban pelaku usaha. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yang telah diterapkan dalam UU No. 8 Tahun 1999, dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Parijoto; Pelabelan
subject: Articles
  topic: section
subject: Perlindungan Konsumen
  topic: keywords
subject: Parijoto
  topic: keywords
subject: Pelabelan
  topic: keywords
subject: Labelling
  topic: keywords
creator: Shidqon Prabowo
creator: Muhammad Fachrul Hudallah
rights: Copyright (c) 2025 Shidqon Prabowo, Muhammad Fachrul Hudallah
date: 2023-12-08
publication date: 2023-12-08
starting page: 128
ending page: 143
doi: 10.33019/progresif.v17i2.4395

HUKUM MODERN DAN PROSES PENAKLUKAN
type: item
description: Scientific of modern law is strongly influenced by the emergence of the paradigm of positivism. Modern law which in various ways or road, then spread to various parts of the world, is a type of law reached the peak of its development in the 19th century in Europe. The influence of modern law can make local laws with all their local wisdom becomes alienated in your own home. This is done by a process of conquest.
subject: Articles
  topic: section
subject: Modern law, Positivism, Scientific
  topic: keywords
creator: Faisal Faisal
rights: Copyright (c) 2025 Faisal Faisal
date: 2018-08-20
publication date: 2018-08-20
doi: 10.33019/progresif.v10i2.192

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN HUKUM DI INDONESIA
type: item
description: Pancasila is a spiritual principle that includes an atmosphere of kebatinan or legal ideals, so it is a source of value. Norms and rules, both moral and state, and master the basic laws of both written or non-written or Convention. Pancasila is the foundation of the Republic of Indonesia as found in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, whose birth was forged in the Indonesian national process. Pancasila historically has a legal basis in which Pancasila is the basis or direction in the making of law in Indonesia. Juridically, Pancasila is clearly the law of all sources of law in Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pancasila, Staatfundamentalnorm
  topic: keywords
creator: Wawan Fransisco
rights: Copyright (c) 2025 Wawan Fransisco
date: 2018-08-20
publication date: 2018-08-20
doi: 10.33019/progresif.v11i1.196

PERLINDUNGAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
type: item
description: Kerinci Seblat National Park (TNKS) is a conservation area which the rich in biodiversity that has been recognized internationally as a World Heritage Site. Based the Act Number 41 of 1999 years, that the supervision of TNKS implemented by the government while respecting the indegineous people. However, TNKS protection is often overlooked. There are many problems in to the protection the TNKS, such as illegal logging, burning and destruction of the ecosystem in the TNKS area. Cause of that, goverment mush be to make the rule about the protection of TNKS with the suistanable development concept.
subject: Articles
  topic: section
subject: Protection, TNKS, government, and suistanable development×
  topic: keywords
creator: Reko Dwi Salfutra
rights: Copyright (c) 2025 Reko Dwi Salfutra
date: 2018-08-20
publication date: 2018-08-20
doi: 10.33019/progresif.v10i2.188

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM INTEGRATIF BURUH MIGRAN INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
type: item
description: The effort of providing protection for all Indonesian migrant workers abroad is focused on two categories. Firstly, the phase of pre-departure of Indonesian migrant workers in which an approach of cross sectors is carried out by both the Indonesian government and the private agencies in order to prepare them with all the things needed when they arrive at countries of their destination. Secondly is the phase of arrival and post-arrival of Indonesian migrant workers abroad. As in Malaysia, the policy on the arragenment of labor affairs either for Malaysian workers or for foreign workers is officially and legally protected in Labor Act of 1955, Industrial Relation Act of 1967, Trade Union Act of 1959, and in Compensation Act of 1952. The process of labor trials is settled through The Labor Court. This Labor Court no more handles the process of trial of illegally foreign workers. There are needs of establishing Labor Cooperation Agreement (LCA) on the ministerail level, Implementaion Agreement serving as the general policy on the executors level as well as Standardized Labor Contract which has been amended. The establishments of Labor Cooperation Agreement, Implementing Agreement and Standardized Labor Contract should occur before all workers leave Indonesia and are aimed at providing legal protection for every single Indonesian migrant worker. In order that there is no collision between the Malaysian laws and Indonesian laws, the government officials of related issues of both countries must do observations and conduct discussions without neglecting the prevail laws of each country. Any issue of labor affairs should always be referred to the laws of both countries.
subject: Articles
  topic: section
subject: Law Protection, Indonesian Migrant Workers, Progressive Law Protection, Integrative Law Protection, Tribunal System, Law Harmonization, ASEAN Economic Commun ity
  topic: keywords
creator: Abdul Rasyid Saliman
creator: E. Vita Mutiarawati
rights: Copyright (c) 2025 Abdul Rasyid Saliman, E. Vita Mutiarawati
date: 2018-08-20
publication date: 2018-08-20
doi: 10.33019/progresif.v10i2.189

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA NEGARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
type: item
description: Treatment of the crime of corruption is not only the authority of the institution of the police and the Attorney General, because after the establishment of the Act Number 30 of 2002 years, that gave birth to a new institution which has the authority for the handling of corruption committed by state officials. The performance of the Commission's laudable once criticized, praise should be given for the period KPK now had been incised achievement. With the slogan Corruption kills the nation KPK summarize perfectly. Corruption is a destructive force that hit the core of the democratic Indonesia
subject: Articles
  topic: section
subject: KPK, corruption, treatment×
  topic: keywords
creator: Rosmala Dewi Sakti Prawira
rights: Copyright (c) 2025 Rosmala Dewi Sakti Prawira
date: 2018-08-20
publication date: 2018-08-20
doi: 10.33019/progresif.v10i2.190

PENGGUNAAN DISKRESI DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN
type: item
description: Governance reforms should be coupled with a passion for bureaucratic reform. Good Governance must be done in an effective, clean and efficient so as to ensure the welfare and freedom of the life of the nation. The development dynamics of community life must be balanced with the development tingkal laws to regulate behavior in public life. The institutional and system rules experiencing rapid changes that aim to serve the needs of the community with excellent service then takes the free will / discretionary / Freis Emmersen owned by officials of state administration in implementing the government. Modern legal system of the country familiar with the term discretionary / Freies ermessen the free will which is owned by officials of state administration which can be used in certain circumstances. The use of discretion in the administration of government by officials of the state administration should pay attention to the rules of law that is in accordance with the intended use of such discretion is not contrary to the provisions of the legislation, based on the General Principles of Good Governance (Good Governance Principles), based on objective reasons, does not give rise to a conflict of interest; and based on good faith towards the ideals of the nation and state in the preamble of the 1945 Constitution.
subject: Articles
  topic: section
subject: Governance, goverment, discretion×
  topic: keywords
creator: Eka Budianta
rights: Copyright (c) 2025 Eka Budianta
date: 2018-08-20
publication date: 2018-08-20
doi: 10.33019/progresif.v10i2.191

PEMBUKTIAN TERBALIK: SUATU KAJIAN TEORETIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
type: item
description: The existence of reversing the burden of proof from the perspective of legislation policy is known in the criminal act of corruption as a "premium remediation" provision and also contains a special prevention. The criminal act of corruption as "extra ordinary crimes that require extra ordinary enforcement and extra ordinary measures", then crucial aspects in cases of corruption is the effort to fulfill the burden of proof in the process by law enforcement officers.
subject: Articles
  topic: section
subject: Crime, Corruption, the Burden of Proof Corruption
  topic: keywords
creator: Agustinus Samosir
rights: Copyright (c) 2025 Agustinus Samosir
date: 2018-08-20
publication date: 2018-08-20
doi: 10.33019/progresif.v11i1.197

TINJAUAN MENGENAI PERAN DAN FUNGSI DPR DALAM UUD NKRI TAHUN 1945 PASCA AMANDEMEN BERDASARKAN MEKANISME CHECK AND BALANCE
type: item
description: Reforms in Indonesia has led to many changes, one change in the state administration system in Indonesia. Post authoritarian era, hopes to form a power ideally through the constitution amendment to be the only way to improve the existing system by step abolish one by one to the authority of the executive power into shades executive heavy, in order to power the institution country to be more balanced with a pattern of horizontal separation between state institutions
subject: Articles
  topic: section
subject: Constitution, check and balances, legislative×
  topic: keywords
creator: Yokotani Yokotani
rights: Copyright (c) 2025 Yokotani Yokotani
date: 2018-08-20
publication date: 2018-08-20
doi: 10.33019/progresif.v10i2.193