PROGRESIF : Jurnal Hukum merupakan jurnal hukum yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Jurnal ini berisikan artikel hasil penelitian dan pengkajian di bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember, dengan ISSN: 2655-2094 (Online); 1978-4619 (Cetak)
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
All publications by Progresif : Jurnal Hukum [p-ISSN: 1978-4619, e-ISSN: 2655-2094] is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Analisis Normatif Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan dan Keselamatan Nelayan Tradisional di Kabupaten Bangka Barat
This study aims to analyze the normative responsibilities of the West Bangka Regency Government in fulfilling the health and safety rights of traditional fishermen. As a maritime entity, the fishing profession in this region carries high risks that are often overlooked due to regulatory complexity and economic interests. The research method used is a normative method with a legislative approach and the theory of state responsibility. The results of the discussion indicate that despite the mandate through Law No. 7 of 2016 and the free BPJS program, there are still regulatory gaps related to Occupational Safety and Health standards and protection for informal workers. Implementation in the field is still hampered by limited maritime medical infrastructure at coastal health centers and a lack of supervision of safety standards on traditional vessels. In conclusion, the West Bangka Regency Government needs to immediately codify the protection of fishermen into an inclusive Regional Regulation, strengthen the community-based social security system, and increase maritime medical capacity to guarantee the constitutional rights of fishermen in a sustainable manner.
Copyright (c) 2026 Bunga Permatasari, Aditya Pamungkas, Salmi, Ave Agave Christina Situmorang http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait eksploitasi pertambangan di pulau kecil, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024, artikel ini mengkaji dampak terhadap perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin sebelum penerapan regulasi baru, serta merumuskan solusi harmonisasi regulasi yang tidak hanya melindungi hak perusahaan tetapi juga keberlanjutan ekosistem pulau mikro. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat disharmoni antara kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memunculkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, mekanisme transisi yang adil dan koordinasi lintas kementerian sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan lingkungan, kepastian hukum bagi perusahaan, serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Copyright (c) 2025 Saiful Anam, Ampuan Situmeang http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Problematika Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pembangunan dan pengelolaan keuangan desa harus memiliki dasar yuridis agar pembangunan desa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, terarah, dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan kepada masyarakat desa. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan desa perlu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan oleh pemerintah desa yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Dasar yuridis yang dimaksud adalah perlunya pembentukan peraturan desa sebagai produk hukum guna mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitiannya adalah Pertama, hubungan antara asas-asas pembentukan perundang-undangan dengan pembentukan peraturan desa terlihat pada aspek normatif dan sosiologis masyarakat. Kedua, bentuk problematika yang timbul dalam pembentukan peraturan desa tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa meliputi rumusan tidak jelas, tidak terbuka, dan tidak dapat dilaksanakan.
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Copyright (c) 2025 Putera Astomo Putera http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Kebijakan Inovasi Pojok Toboali (SIPOLI) dalam Perspektif Hukum Administrasi Daerah: Analisis terhadap Pemberdayaan Pelaku IKM di Kabupaten Bangka Selatan
This article analyses the implementation of the Toboali Corner Innovation Policy (SIPOLI) from the perspective of regional administrative law and its implications for empowering small and medium industries (IKM) in South Bangka Regency. Using a descriptive qualitative approach with a juridical–empirical design, the study combines normative analysis of regional regulatory frameworks particularly the Regent’s Decree of South Bangka Regency Number 188.45/29.C/DKUKMINDAG/2023 regarding the establishment of the Seafood Processing Industry Centre based on One Village One Product (OVOP) with field data obtained from in-depth interviews with 12 IKM actors, direct observation, and documentation. The findings show that SIPOLI constitutes a form of local government policy innovation within the framework of regional autonomy as mandated by Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Law Number 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises. Substantively, SIPOLI fulfils the elements of distributive and facilitative policies aimed at empowering IKM through market access expansion, promotion, and product branding by placing local products in prominent souvenir outlets in Pangkalpinang City. Empirically, most IKM participants experienced an increase in sales of around 15–25% in the first three months after joining SIPOLI, alongside broader market exposure beyond the local area. However, from a regional administrative law perspective, the implementation of SIPOLI still faces several challenges, such as limited production capacity, incomplete fulfilment of product legality (home industry licence, halal certification, BPOM), uneven digital marketing capabilities, and the absence of more varied and sustainable promotional channels. These weaknesses indicate that legal and institutional support for IKM empowerment needs to be strengthened, both through regulatory refinement and continuous capacity-building.
Copyright (c) 2025 Deka Indra http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi Regulasi Daerah Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Sulawesi Barat
Kemandirian daerah di era otonomi daerah dapat dilihat dalam konteks giat pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah, baik fisik maupun non fisik yang ditunjang dengan keuangan daerah yang memadai. Salah pembangunan daerah adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). di Provinsi Sulawesi Barat terdapat regulasi daerah yang mengatur pengelolaan DAS dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mengunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitiannya adalah urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dapat dilihat dan dicermati dalam konteks antara lain: 1) Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. 2) Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaaan DAS yang terdiri dari: berbasis potensi diri, partisipatif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, keterpaduan dan keberlanjutan, adil dan merata, serta mendorong kemandirian.
Copyright (c) 2025 Putera Astomo http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Aspek Hukum dan Konstitusionalitas Kemenangan Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak Tahun 2024
This research investigates the meaning, relevance, and consequences of the blank ballot win for the political, social, and cultural systems, as well as the media's role in molding public opinion. The study technique includes a literature review, case studies from various locations, and an evaluation of the legislation governing the legality of a single candidate. According to the findings, the blank ballot has become a symbol of popular protest against political competition and political parties' inadequate candidate selection systems. The success of the blank box can spur political system change, stimulate more rational political involvement, and put pressure on political parties to produce better competent candidates. However, this phenomena has the potential to produce short-term political instability in the form of election delays and leadership vacancies. Thus, the blank box serves as a democratic tool that protects residents' voting rights while simultaneously measuring the quality of local democracy.the democratic process. When there is just one eligible candidate pair, a blank
Copyright (c) 2025 Heri Suheri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Konsumen terhadap Potensi Misinformasi Dalam Iklan Produk Air Minum Aqua Berdasarkan Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menghadapi potensi misinformasi iklan produk air minum, dengan studi kasus pada iklan Aqua. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, pelaksanaannya masih lemah karena pengawasan bersifat reaktif dan belum terintegrasi antar lembaga. Kasus viral terkait sumber air Aqua memperlihatkan lemahnya mekanisme preventif dalam pengawasan iklan, rendahnya literasi konsumen, serta belum adanya standar etik iklan yang jelas untuk produk vital seperti air minum. Penelitian juga menemukan bahwa upaya pemerintah melalui pedoman etik periklanan dan klarifikasi publik oleh pihak Aqua masih bersifat sementara, belum menyentuh akar persoalan transparansi informasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi terpadu, penerapan pre-clearance system iklan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku usaha untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang efektif, transparan, dan berkeadilan.
Copyright (c) 2025 Muhammad Fadhlurrahman, Mikho Ardinata, Hendi Sastra Putra, Sinung Mufti Hangabei http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022
Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak multidimensi terhadap korban serta menciderai nilai-nilai moral dan etika akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di perguruan tinggi serta mengidentifikasi tantangan struktural, kelembagaan, dan sosio-kultural yang menghambat efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), menyusun prosedur pelaporan, dan menjamin perlindungan korban berbasis pendekatan berperspektif korban (victim-centered approach). Namun, dalam praktiknya, sebagian besar perguruan tinggi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan pendanaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya pemahaman sivitas akademika terhadap prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Budaya patriarki dan relasi kuasa yang hierarkis juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaporan dan penanganan kasus. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS di perguruan tinggi bergantung pada sinergi antara aspek hukum, kelembagaan, dan budaya, serta pada partisipasi aktif mahasiswa dalam forum advokasi kampus yang terbukti mendorong peningkatan pelaporan dan transparansi. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, evaluasi berkelanjutan, serta pendanaan berkeadilan untuk mewujudkan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.
Copyright (c) 2025 Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, Mikho Ardinata http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Determinan Akademisi Perguruan Tinggi Terhadap Akselerasi Proteksi Internasional Atas Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual
The international intellectual property law regime provides a global legal framework for the protection of copyright works; however, its implementation within higher education institutions remains challenging. This study aims to analyze the determinants of university academics’ engagement in copyright registration within the international intellectual property regime and to identify the factors influencing the low participation rate in copyright protection. The study employs a juridical-empirical approach by examining institutional data and internal policy frameworks of the selected higher education institution. The findings reveal that although the number of academic staff with advanced degrees is relatively high, the rate of copyright registration has significantly declined. Determinant factors identified include legality, institutional appreciation, research clustering, administrative obligation, personal branding, and dissemination of IP policy. The study concludes that weak legal awareness and limited institutional policy enforcement are the primary barriers to effective copyright protection. Therefore, strengthening institutional regulations and aligning them with international legal principles are essential strategies to enhance academic participation in copyright registration both nationally and internationally.
Copyright (c) 2025 Ahmad Iffan, Hendriko Arizal, Resma Bintani Gustaliza, Febrina Annisa, Sintong Arion Hutapea http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Prinsip Regulasi Netral Teknologi: Teknik Antisipatif Terhadap Evolusi Teknologi dalam Hukum Pidana Indonesia
Prinsip regulasi netral teknologi menjadi salah satu acuan baru dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum. Prinsip ini menjadi salah satu instrumen alternatif yang digunakan untuk menghadapi disrupsi teknologi dalam bidang hukum. Konsep netralitas teknologi memberi karakter regulasi yang luwes dan tetap relevan dengan berbagai instrumen teknologi yang baru. Namun, hal tersebut tampak menciptakan suatu kontradiksi terutama dalam hukum pidana yang didasarkan pada suatu asas legalitas yang pada salah satu maknanya menekankan pada perumusan yang ketat dan larangan analogi. Dengan menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan konsep dan undang-undang, tulisan ini hendak menganalisis probabilitas penggunaan prinsip netralitas teknologi dalam hukum pidana. Hasil analisis menemukan bahwa prinsip netralitas teknologi dapat digunakan dalam hukum pidana. Penggunaan prinsip ini memberi sumbangsih yang signifikan bagi hukum pidana dalam menciptakan regulasi yang tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Kebolehan penggunaan analogi yang sempit (penafsiran ekstensif) sejalan dengan nilai-nilai dari prinsip netralitas teknologi. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa beberapa aturan hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan karakter dari prinsip netralitas teknologi. Prinsip ini juga tercermin dalam penafsiran hakim terutama dalam perkara-perkara yang objeknya bertalian dengan perkembangan teknologi.
Copyright (c) 2025 Ahwan http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional
Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak multidimensi yang serius, mulai dari kerusakan fisik dan psikis, gangguan kepribadian, stigma sosial, hingga masalah ekonomi dan spiritual. Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Penelitian yuridis normatif ini dengan pendekatan deskriptif-analitis bertujuan menelaah urgensi rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan komprehensif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi mencakup tiga tahapan utama, yakni: (1) rehabilitasi medis atau detoksifikasi untuk mengurangi gejala putus zat; (2) rehabilitasi non-medis melalui pendekatan therapeutic community, keagamaan, serta dukungan sosial; dan (3) tahap bina lanjut untuk mengembalikan pecandu ke masyarakat melalui pendidikan atau pekerjaan. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi memutus ketergantungan narkotika, tetapi juga memulihkan aspek biopsikososial-spiritual, meningkatkan kontrol emosi, serta mencegah kekambuhan (relapse). Dukungan keluarga, lingkungan sosial yang kondusif, dan konsistensi dalam pelaksanaan program rehabilitasi berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu, rehabilitasi harus dipandang sebagai solusi alternatif yang sejalan dengan upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Jeanne Darc Noviayanti Manik, Abrillioga Abrillioga, Nur Intan Akuntari http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengendalian Data Pribadi Dan Ruang Siber Oleh Platform Digital Big Data Global Terkait Kedaulatan Digital Indonesia
The development of global digital technology has brought significant challenges to Indonesia's digital sovereignty, especially regarding the control of personal data and cyberspace. Foreign digital platforms that dominate use in Indonesia process citizens' data massively through big data mechanisms, often outside the jurisdiction of national law. This dependence poses risks to personal data protection, national security, and state control over digital infrastructure. This study uses normative legal methods with a legislative and conceptual approach to examine the role of national regulations, such as Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, in strengthening the state's position. The results of the study show that strengthening regulations, developing local technology, community digital literacy, and international cooperation are key strategies to uphold Indonesia's digital sovereignty. Without concrete and comprehensive steps, control over data and digital space will continue to be in the hands of foreign entities, which can weaken the nation's independence in the digital era.
Copyright (c) 2025 A. Cery Kurnia http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil : Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil
The appointment of active TNI (Indonesian National Armed Forces) officers to civilian positions has sparked controversy within Indonesia’s legal and democratic framework. The 1998 Reform Movement emphasized the restriction of military involvement in civilian governance, as stipulated in Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. However, legal loopholes allow active-duty officers to occupy civilian posts under certain conditions, as reflected in the appointment of the Cabinet Secretary pursuant to Presidential Regulation Number 148 of 2024. This study analyzes the policy from a legal-political perspective by examining regulatory inconsistencies and the implications for civilian supremacy. The research employs a normative juridical method with political, statutory, and conceptual approaches. The findings indicate that the appointment of active-duty military personnel to civilian positions lacks clear urgency and contradicts the principle of civilian supremacy in a democratic system. Furthermore, this policy reflects a tug-of-war between political stability and the interests of ruling elites, potentially hindering military reform and creating regulatory overlaps. Therefore, clearer and more consistent regulations are needed to maintain the balance between national interests and civilian supremacy within Indonesia’s legal system.
Copyright (c) 2025 Hilda Halnum Salsabil, Abdul Aziz Nasihuddin http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Masyarakat Adat Terhadap Penggunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Invensi Perspektif Traktat Internasional Wipo 2024
Treaty on intellectual property, genetic resources and traditional knowledge 2024 approved an international agreement that is a breakthrough for the development of intellectual property. This paper aims to analyze the form of protection for indigenous peoples in the utilization of genetic resources used in patented research according to the international treaty WIPO and the urgency of the treaty for the development of patents in Indonesia. The approach used in this study is the statute approach and the analytical approach. The international treaty that began negotiations in 2001 is a strategic step for the development of intellectual property, especially indigenous peoples as holders of rights to genetic resources and traditional knowledge. Its use is often used in research to produce new inventions that are protected by patents. In such conditions, the applicant must disclose indigenous peoples as providers of traditional knowledge. The treaty is very important for the development of patents in Indonesia as well as strategic protection for traditional knowledge and genetic resources owned by Indonesia. Patented inventions containing genetic resources and traditional knowledge clearly disclose their material sources, thereby increasing the transparency of patent protection.
Copyright (c) 2025 Mieke yustia sari, Cita Yustisia Serfiyani, Yatini, Masda Agatha Sari http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Persidangan Tertutup dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan
The principle of open court proceedings is a fundamental aspect of criminal procedural law to ensure a fair trial. However, there is a legal gap concerning the authority of judges to determine closed court sessions for cases containing elements of morality but not classified as morality-related cases. This study examines the legal issues and normative solutions to the ambiguity in the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) regarding closed court proceedings in non-morality criminal cases. Using normative legal research methods and statutory, case, comparative, and conceptual approaches, this study compares the legal framework in Indonesia with the judicial system in Spain. The findings indicate that KUHAP does not provide clear guidelines for judges in determining closed court proceedings based on the substance of the evidence. Therefore, criminal procedural law reform is necessary to accommodate judicial flexibility in deciding closed trials while upholding the audi alteram partem principle. This reform aims to balance the principle of open court proceedings and the protection of parties' rights, ensuring that judicial decisions on the nature of court proceedings have a stronger legal foundation and can be consistently applied within Indonesia's criminal justice system.
Closed Court Proceedings, Legal Certainty, Audi Alteram Partem
Copyright (c) 2025 Erwin Susilo http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Hukum terhadap Peningkatan Investasi Asing di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja
This research aims to analyze the legal products related to the function of the Investment Coordinating Board (BKPM) in Indonesia and how BKPM can assist in increasing foreign investment in the country. This research uses a normative method with a statute approach. The results of this research will evaluate the applicable legal regulations, including regulations on foreign investment and investment permits, as well as the role of BKPM in providing support and coordination for foreign investors. And it will also evaluate the performance of BKPM in increasing foreign investment in Indonesia and provide recommendations for future performance improvement. The results of this analysis are expected to provide useful information for the government, foreign investors, and other parties interested in investing in Indonesia.
Copyright (c) 2025 Muhammad Asrul Maulana, Savira Aristi
Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentraliasi Asimetris
Asymmetric decentralization in Indonesia is designed to grant special autonomy to regions with unique characteristics; however, its implementation often falls short due to institutional capacity limitations and continued dependence on the central government. This study aims to evaluate the effectiveness of asymmetric decentralization policies in various special autonomous regions of Indonesia, focusing on Aceh, Papua, and Yogyakarta. The research employs a normative and empirical juridical approach, supported by case studies and qualitative data analysis. The findings reveal a significant gap between policy objectives and implementation, attributed to factors such as inadequate local resources and weak coordination between the central and regional governments. The implications of these findings highlight the need to strengthen regional institutional capacity, enhance central government support, and tailor policies to be more context-specific and adaptable to local conditions. This study provides valuable insights for developing more effective and sustainable decentralization policies in Indonesia.
Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial
Basically, humans are always required to use their minds to think about God's creation, because thinking is an activity that humans cannot avoid in their lives. From this thought process, Intellectual Property Rights (IPR) were born which differ from one human to another because each human has different intellectual abilities. On the other hand, violations of IPR, such as unauthorized use or purchase of pirated works, continue to occur. This violation is not only against norms, but also morals and ethics. This research examines the relationship between ownership of IPR and violations of IPR from a moral and ethical perspective. From the results of the study conducted, the results show that violations of IPR are not only violations of norms, but also ethics. One form of ethical violation is the use of other people's work without mentioning the name of the rights holder, for example the creator. Ethically, this is contrary to moral values.
Copyright (c) 2025 Darwance Darwance, Agustinus Supriyanto
Dinamika Hukum Agraria dan Urbanisasi: Pengelolaan Hak Guna Ruang Bawah Tanah di Kota-Kota Besar Indonesia
This study addresses the main legal issue concerning the management of underground space in major cities in Indonesia amid rapid urbanization. The current regulations, such as the Basic Agrarian Law, do not provide clear provisions regarding the right to use underground space, leading to legal uncertainty and potential conflicts of interest. The position of this research is to analyze existing regulations through a normative juridical approach and propose legal solutions that are more adaptive to the needs of urban modernization. This paper examines the limitations of current regulations and suggests the need for more comprehensive, specific legislation governing underground space rights. The main findings of this study reveal the inadequacy of the existing legal framework in accommodating the management of underground space fairly and sustainably, and the urgency for regulatory reforms that are more responsive to Indonesia’s urbanization developments.
Underground Space, Urbanization, Agrarian Law
Copyright (c) 2025 Ikhsan Lubis, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Andi Hakim Lubis
Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)
Extramarital children of Indonesian migrant workers face complex issues of identity and citizenship rights. In Indonesia, extramarital children often do not have birth certificates, which makes it difficult for them to access public services such as schools. The principle of non-discrimination is the most important in legal protection for extramarital children. The rights of children are recognized internationally in the Convention on the Rights of the Child, where the protection of the rights of extramarital children includes the protection of the juridical rights of extramarital children to demand recognition and validation, as well as the management of the citizenship status of the Republic of Indonesia for the child. The following results show that First, the application of the principle of non-discrimination is specifically recognized in the Convention on the Rights of the Child, which underlines the rights of children in the absence of discrimination based on the marital status of their parents and requires States Parties not to discriminate against them. Second, the implementation of children's rights, especially the rights of extramarital children of Indonesian migrant workers in various regulations in Indonesia, needs to be maintained consistently, involving aspects of substance, structure, and cultural values, so that they can provide tangible benefits and are based on a deep sense of justice. Keywords: protection of international law; extramarital child; non-discrimination
Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan mengenai peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan norma baru yang berkaitan dengan pemilihan umum. Putusan ini mengemukakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini seakan-akan memberikan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi mencampuri wilayah dan fungsi legislasi yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh terkait dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa terdapat enam perkara yang diajukan untuk menguji keabsahan Pasal 169 huruf q UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon, dengan beberapa perkara yang diterima dan beberapa lainnya yang ditolak. Kenyataannya, pemohon pada perkara No. 90/PUU-XXI/2023 memiliki legal standing yang lemah, namun permohonannya dikabulkan sebagian. Hal ini menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan yang mempengaruhi inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi.
Copyright (c) 2025 Elva Imeldatur Rohmah
Urgensi Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat Dalam Formulasi Kebijakan Pertambangan Timah Di Bangka Belitung
This study aims to elaborate on the urgency of establishing People's Mining Areas (WPR) in the governance of tin mining in Bangka Belitung post the centralization of mining authority. Utilizing a juridical-normative research method and a statutory approach, this study examines the reality of das sein with the relevance of das sollen to find legal gaps and replicate strategic solutions. The analysis results in this study indicate that the issuance of Law No. 3 of 2020 and Presidential Regulation No. 55 of 2022 has explicitly separated the central and regional government authorities. One of the regional authorities is in the field of People's Mining License (IPR). Although the IPR mechanism has been regulated since Law No. 4 of 2009, its implementation is still imbalanced and not efficient in Bangka Belitung. From 2009-2020, the number of illegal tin miners continued to increase, while the number of IPRs utilized remained very limited. This condition has not changed significantly from the period 1998-2009 when illegal tin mining began to encroach. Therefore, by delegating the IPR back to the regions, the government needs to prepare mechanisms to optimize mining governance, including through the establishment of WPRs which become the basic condition for granting IPRs.
Copyright (c) 2025 Armitran Firsantara, Faidatul Hikmah
Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia Di WTO
Indonesia telah digugat oleh Uni Eropa berkaitan dengan adanya pelarangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Pelarangan ekspor itu dilakukan karena Indonesia akan melakukan hilirisasi nikel, dengan tidak mengekspor bijih nikel sebagai bahan mentah, namun menggolahnya menjadi baterai mobil listrik. Uni Eropa merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Indonesia telah kalah pada tahapan pemeriksaan panel dan mengajukan banding ke Appellate Body WTO. WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang sebenarnya dibuat untuk memuluskan kepentingan negara-negara maju, namun negara-negara berkembang anggota WTO juga melakukan berbagai upaya agar sistem WTO juga memberikan keadilan bagi negara berkembang sehingga terjadi tarik ulur antara negara maju dan negara berkembang di dalam WTO. Kasus Indonesia melawan Uni Eropa dalam sengketa pelarangan ekspor nikel adalah contoh konflik kepentingan antara negara maju melawan negara berkembang di dalam WTO. Menurut peraturan WTO jika hasil banding sudah diadopsi oleh Panel, maka harus ditaati, artinya apabila Indonesia kalah, maka Indonesia harus mengizinkan kembali ekspor bijih nikel sebagai bahan mentah. Masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk memenangkan sengketa ini, namun untuk menghindari kekalahan, Indonesia dapat memilih cara lain yang ada di dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Cara-cara tersebut adalah Mutually agreed solutions, Good Offices, Conciliation, Mediation, serta Arbitration sesuai Pasal 25.1 DSU.
Nickel Export ban; European Union; Appeal; WTO
Pemanfaatan Acces Right Oleh Pihak Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
This study aims to review the access right provisions that can be utilized by oreign fishing vessels in the territory of Indonesia's Exclusive Economic Zone. Given that the provisions of UNCLOS 1982 provide an opportunity for other countries, especially for landlocked states and geographically disadvantaged states to take advantage of the Exclusive Economic Zone belonging to the coastal state. The research method used in writing this article is normative juridical. Based on the results of the study, the use of access right by foreign fishing vessels can be carried out based on konvention and must comply with national regulations of the Government of Indonesia, namely through Fisheries Act. Access rights can only be used by foreign parties if the coastal state has complied with the provisions stipulated in the convention and takes into account its national interest in food needs in the field of fisheries. So that the obligation of the coastal state in opening the access right as stated in the convention cannot necessarily be carried out if the Indonesian state government has not been optimal in implementing international and national regulations.
Copyright (c) 2025 Ahmad Hafiuddin, Melany Presilia, Elsa Aprina
Perjanjian Terapeutik: Problematika dan Pelaksanaan di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
A therapeutic agreement is a contractual relationship between a doctor and a patient. As a legal act, a therapeutic agreement carries legal consequences when the parties neglect or do not perform their obligations. In practice, often civil lawsuit cases are filed by a patient against a doctor as a result of non-performance of the therapeutic agreement. This study aims to identify and determine the legal problems in the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients at Ir. Soekarno Hospital, Bangka Belitung. Based on these objectives, academically the results of this research are expected to be used as a starting point in legal research related to the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients, and practically the results of this research are expected to be used as input in legal research on the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients. This research uses socio legal research methods
Copyright (c) 2025 Reko Dwi Salfutra, rio Armanda Agustian, yokotani yokotani
Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
The national land law does not stipulate that the company's usufructuary rights can be cultivated on management rights land and customary law community land becomes management rights. This study aims to identify and analyze the process of ulayat land concession agreements by companies and the status of ulayat lands if the agreement between the company and customary law communities related to ulayat land concessions has ended and uses a normative juridical method, namely the data source used is secondary data, obtained from official documents, books and written reports. The results begin with a land use agreement, the status of communal land changes after the agreement expires with management rights to which the company's usufructuary rights apply for customary law communities.
Copyright (c) 2025 I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, Agung Basuki Prasetyo
Urgensi Pengaturan Pertanian Perkotaan Berkelanjutan Berbasis Perubahan Iklim
This paper examines regulations concerning climate change mitigation and adaptation efforts in the agricultural sector. A doctrinal method is applied to unpack the authority of the central and regional governments in realizing sustainable agriculture at the urban level, especially in the city of Blitar, where agriculture has been negatively affected due to the changes in weather. This research found that Indonesia already has Law Number 22 of 2019 concerning the Sustainable Agricultural Cultivation System, which contains 35 provisions mandating further regulations at the regional levels. Nevertheless, not all regions, including the Blitar City, have carried out this mandate.
Copyright (c) 2025 Prischa Listiningrum, Muhammad Reza Magistra
Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab Dalam Melindungi Konsumen
click-wrap agreement is a form of agreement with a number of terms and conditions that include an agreement clause at the end of which there is a blank box with the sentence I Agree or I agree. The purpose of this study is to examine the validity and legal force of click-wrap agreements as electronic standard contracts. The approach method in this study is a normative juridical approach with the research specifications used namely descriptive-analytical with data collection techniques through legal materials in the form of secondary data, namely laws and regulations and literature. The data obtained was then processed and analyzed using qualitative methods. The results of the study show that currently there are several forms of electronic contracts, one of which is the click-wrap agreement. In a commercial transaction, before offering its product by displaying the terms and conditions, consumers are expected to read further beforehand. Then the consumer agrees to these terms and conditions by clicking on the box contained in the sentence "I Agree" or I agree. The validity of the click-wrap agreement basically refers to the Civil Code and UUPK regarding the transfer or limitation of responsibility.
Copyright (c) 2025 Nabilah Luthfiyah Chusnida
Tinjauan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat
In carrying out the task of completing community reports, the Ombudsman of the Republic of Indonesia is not only known for providing recommendations but also the Ombudsman of the Republic of Indonesia has the final product of completing the report, namely the Final Report of the Examination Results. Therefore, this study aims to: explain the legal review of the Final Report of the Examination Results as part of the series of examinations of community reports that have a relationship with providing recommendations if corrective actions in the Final Report of the Examination Results are not implemented by the Public Service Provider in the findings of mal-administration. The method used in this study is the normative juridical method. The results showed that the Final Report of the Examination Results is a whole series of processes for receiving and verifying reports with formal and material requirements which will then be followed up in the examination process, the product of the Ombudsman's supervision service is the Final Report of the Examination Results. So the Ombudsman of the Republic of Indonesia does not just provide recommendations, because of the position of the Ombudsman of the Republic of Indonesia as a state institution that exerts influence in a persuasive approach in handling community reports related to mal-administration. One of the main concerns of this study is that the Final Report on the Results of the Examination has not been included in the Ombudsman Law of the Republic of Indonesia so that hierarchically the power of the Ombudsman of the Republic of Indonesia is in the recommendations. However, the existence of the Final Report of the Examination Results as an effort by the Ombudsman of the Republic of Indonesia to encourage the improvement and improvement of public services at the encouragement of independent public service providers
Copyright (c) 2025 Didi Firmansyah, Sigit Nugroho
Keuangan Pusat dan Daerah: Aspek Hukum Hubungan Dalam Peraturan Perundangan
This paper takes issue with the regulation of the central government's financial balancing funds to regional governments in the context of regional autonomy which was just passed under Law 1/2022. The research method used is normative legal research, a method with the aim of dissecting all laws and regulations to find solutions to juridical problems. The results of the research show that Law 1/2022 has provided guidelines for local governments in managing regional finances. This regulation provides a basis for the Central Government to transfer funds to Regional Governments in the form of General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Special Autonomy Funds, Privileges Funds, and Village Funds. There are still problems with the synergy of laws and regulations, especially with regard to the rigid percentages for calculating transfers of these funds to each regional government with special autonomy. However, on the other hand, the use of special autonomy funds and privilege funds is measurable because the management of these funds must refer to the national development plan and have performance targets. Keywords: State Finance, Fiscal Decentralization, Financial Relations Act Ringkasan Tulisan ini mengambil permasalahan tentang pengaturan dana perimbangan keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah yang baru saja disahkan berdasarkan UU 1/2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif suatu metode dengan tujuan membedah segala peraturan perundang-undang untuk menemukan solusi atas persoalan yuridis. Hasil penelitian menunjukan UU 1/2022 telah memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini memberikan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan transfer dana kepada Pemerintah Daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Masih terdapat permasalahan sinergis peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan presentase rigid penghitungan transfer dana tersebut ke tiap pemerintahan daerah dengan otonomi khusus. Namun disisi lain penggunanaan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan menjadi terukur oleh sebab pengelolaan dana-dana tersebut wajib mengacu pada rencana pembangunan nasional dan memiliki target kinerja. Kata Kunci: Keuangan Negara, Desentralisasi Fiskal, Undang-Undang Hubungan Keuangan