PROGRESIF : Jurnal Hukum merupakan jurnal hukum yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Jurnal ini berisikan artikel hasil penelitian dan pengkajian di bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember, dengan ISSN: 2655-2094 (Online); 1978-4619 (Cetak)
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
All publications by Progresif : Jurnal Hukum [p-ISSN: 1978-4619, e-ISSN: 2655-2094] is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HEWAN TERANCAM PUNAH DARI PENAMBANGAN TIMAH DI BANGKA BELITUNG
Penambangan timah merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, aktivitas pertambangan yang berlangsung secara masif, baik yang berizin maupun ilegal, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada hilangnya habitat hewan terancam punah seperti trenggiling, mentilin, dan berbagai jenis burung endemik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap perlindungan hewan terancam punah akibat aktivitas penambangan timah di Bangka Belitung serta mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam melindungi habitat satwa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan yuridis dalam melindungi lingkungan hidup dan satwa liar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, efektivitas penegakan hukum lingkungan masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, maraknya pertambangan tanpa izin, keterbatasan aparat pengawas, serta rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban reklamasi pascatambang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, optimalisasi reklamasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan hewan terancam punah dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Bangka Belitung.
Copyright (c) 2026 Sintong Arion Hutapea, A. Cery Kurnia http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
MEREKONSTRUKSI KONSEP ELECTED OFFICIAL DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA: PERSPEKTIF SYURA DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Artikel ini mengeksplorasi konsep pejabat terpilih dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia dari perspektif syura dalam hukum Islam dan demokrasi konstitusional Indonesia. Fokus penelitian adalah pada pengembangan sistem pemilihan langsung presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004 serta dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual dan historis. Materi hukum utama terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan langsung presiden dan wakil presiden merupakan bentuk penguatan konsep pejabat terpilih dalam sistem demokrasi Indonesia. Peralihan dari mekanisme pemilu sistem pemilu oleh MPR ke pemilihan langsung oleh rakyat mencerminkan penguatan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi demokratis. Konsep syura memiliki kesesuaian material untuk sistem pemilu langsung, khususnya di bidang partisipasi publik, legitimasi kekuasaan, dan akuntabilitas kepemimpinan. Meski demikian, demokrasi elektoral di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa politik uang, polarisasi politik, oligarki partai dan pragmatisme politik. Integrasi prinsip syura dengan demokrasi konstitusional dapat memperkuat kualitas pejabat terpilih yang lebih demokratis, etis, dan berfokus pada kepentingan umum.
Copyright (c) 2026 Muhammad Kurnia http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl)
The criminal act of theft with violence is a form of crime against property accompanied by violence or threats of violence against the victim. This act not only causes material losses but can also result in physical and psychological suffering for the victim, especially when the violence leads to serious injuries. In the practice of law enforcement in Indonesia, the crime of theft with violence is regulated under Article 365 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which imposes heavier criminal sanctions compared to ordinary theft. The imposition of criminal sanctions on perpetrators must consider the elements of the criminal act, the available evidence, and the juridical considerations of the judges in order to realize legal certainty, justice, and legal benefit. This study aims to analyze the application of criminal law to the crime of theft with violence resulting in serious injury in Decision Number 468/Pid.B/2025/PN Bgl and to analyze the judges’ legal considerations in rendering the decision. This research uses a normative legal research method with statutory and case approaches. The data used are secondary data obtained through library research on laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results of the study indicate that the application of Article 365 of the Indonesian Criminal Code in Decision Number 468/Pid.B/2025/PN Bgl is in accordance with the legal facts revealed during the trial, where the elements of theft accompanied by violence resulting in serious injury have been fulfilled. The judges’ considerations in rendering the decision were based on valid evidence, witness testimonies, the defendant’s statement, and the consequences suffered by the victim. Therefore, the judges’ decision is considered to reflect aspects of legal certainty and justice within society.
Copyright (c) 2026 muhammad enrico_pratama http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
SEXTORTION: TANTANGAN SOSIAL DAN HUKUM DALAM KEJAHATAN SEKSUAL BERBASIS CYBERCRIME
Sextortion as a form of contemporary crime that exploits digital space as a means of sexual extortion, examining three main aspects: perpetrators' modus operandi, the psychological and social impacts on victims, and law enforcement in Indonesia. Using a normative juridical approach and international academic literature review, the study finds that sextortion is carried out through various methods—including emotional manipulation in intimate relationships, grooming of minors, computer hacking, and transnational organized cybercrime—causing severe consequences for victims including profound psychological trauma (anxiety, PTSD, depression, and suicidal risk), social stigma, isolation, and economic and career harm. In terms of legal enforcement, Indonesia lacks explicit regulation categorizing sextortion as a specific criminal offense, relying instead on scattered legal instruments such as the Electronic Information and Transactions Law, Anti-Pornography Law, Penal Code, Child Protection Law, and Sexual Violence Crime Law, resulting in inadequate victim protection, low reporting rates due to social stigma, and limited digital forensic capacity among law enforcement; therefore, a comprehensive approach is needed encompassing regulatory reform, victim-centered and trauma-informed justice principles, capacity building for law enforcement, and cross-sector collaboration among government, digital platforms, and civil society.
sextortion, cybercrime, technology-facilitated sexual violence, law enforcement, victim protection, contemporary crime
Copyright (c) 2026 Silmiwati http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penegakan Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Pelecehan Seksual oleh DP3A Kabupaten Buton
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana dan perlindungan korban pelecehan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buton. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terpadu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif empiris (socio-legal), dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual oleh DP3A Kabupaten Buton dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan terpadu, meliputi penerimaan laporan, asesmen awal, pendampingan hukum, layanan konseling, rujukan medis, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. DP3A berperan strategis sebagai lembaga pendamping yang memastikan korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pada korban (victim-oriented approach), yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi korban. Namun demikian, pelaksanaan penanganan kasus masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta faktor sosial budaya berupa stigma dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan fasilitas, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mengoptimalkan perlindungan korban dan penegakan hukum kasus pelecehan seksual. Pendekatan yang terintegrasi dan multidisipliner menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perlindungan yang efektif dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 M. Satria Aulia Sunardin http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kelembagaan dan Kerangka Regulatif Pemerintah Daerah dalam Literasi Media Keluarga
This study analyses local government institutions and regulatory frameworks in mainstreaming family media literacy in Indonesia. Digital transformation poses challenges for families, including exposure to misinformation, harmful content, and weak information verification skills. Local governments are in a strategic position through their authority over education, public communication, child protection, and community literacy. However, the results of the study show that there is no clear institutional structure and no regional regulations that explicitly regulate family media literacy. This study uses a normative-juridical method through a statute and conceptual approach to map legal gaps, overlapping authorities, and inconsistencies between national and regional regulations. The main findings indicate institutional fragmentation, institutional void, and obscurity of norms as obstacles to the implementation of family media literacy. A comparison with international standards (UNESCO MIL, UK Online Media Literacy Strategy, and Japan's Family ICT Framework) shows that Indonesia lags behind in providing a local regulatory architecture. This study offers an ideal regulatory model based on four pillars: regulation, inter-agency coordination, programme standardisation, and family-based indicator evaluation. The results of this study contribute theoretically to strengthening the study of local government law and practically to the drafting of a Regional Regulation on Family Media Literacy.
Copyright (c) 2026 Syarafina Dyah Amalia, Dwiki Oktobrian, Asti Inayah http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Pidana atas Kebocoran Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perspektif UU Perlindungan Data Pribadi
The rapid development of information and communication technology has led to an increased use of electronic systems for managing personal data across various sectors, both public and private. Alongside this progress, the risk of personal data breaches has also risen, potentially causing material and immaterial losses and threatening individuals’ privacy rights. This study aims to analyze the regulation of criminal liability for personal data breaches by electronic system providers and to examine the application of such liability within the framework of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research employs a normative juridical method by analyzing legal norms contained in legislation, legal doctrines, and relevant scientific literature related to personal data protection and criminal law. The results indicate that the Personal Data Protection Law provides a comprehensive legal framework governing the rights of data subjects, the obligations of data controllers, and criminal sanctions for unlawful acts such as obtaining, disclosing, or using personal data without authorization. Criminal liability may arise if the elements of unlawful conduct and fault whether intentional or negligent are established. Furthermore, criminal liability for personal data breaches can be imposed on both individuals and corporations. Individual liability applies to parties who directly commit unlawful acts, while corporate liability may arise when breaches occur due to weak internal policies, inadequate security systems, or negligence in the management of personal data. However, the enforcement of criminal liability still faces several challenges, including difficulties in proving fault and causation, technological complexity, limited law enforcement capacity in digital forensics, jurisdictional issues in cross-border cases, and the lack of standardized technical security measures. In conclusion, although the legal framework governing criminal liability for personal data protection in Indonesia is relatively adequate, its effectiveness depends on stronger implementation, clearer technical regulations, and improved compliance among electronic system providers.
Copyright (c) 2026 Hasan Husri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Militerisme Dalam Pemerintahan Sipil: Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan
This study discusses key legal issues regarding the involvement of the military in government administration and its implications for democracy and the Indonesian constitutional system. Study aims to evaluate the massive involvement of the military in government, focusing on historical legacy as a basis. Research methods used are a normative approach and a historical approach. Results of the study show the weak political will of the government to carry out one of the mandates of reform, namely to return the military to its role as a professional national defence force and to end military involvement in civil government affairs. This is evidenced by the massive deviation in the appointment of active TNI soldiers to civil positions in government, as these positions are not regulated in the TNI Law. Research findings indicate that there is still a lack of strict regulations limiting the types of civilian positions that can be filled by active-duty military personnel, as well as the absence of effective accountability and oversight mechanisms by civilian authorities over the process of filling these positions. Therefore, it is important to establish a new technical framework to limit the continuous expansion of the military's role into the civilian sphere.
Military Involvement, Civilian Supremacy, Civil Government
Copyright (c) 2026 Dody Heryanto Sitorus, Ilham Agusyanda , M. Riezky Putra Pratama, Sonia Ivana Barus, Iskandar http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Normatif Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan dan Keselamatan Nelayan Tradisional di Kabupaten Bangka Barat
This study aims to analyze the normative responsibilities of the West Bangka Regency Government in fulfilling the health and safety rights of traditional fishermen. As a maritime entity, the fishing profession in this region carries high risks that are often overlooked due to regulatory complexity and economic interests. The research method used is a normative method with a legislative approach and the theory of state responsibility. The results of the discussion indicate that despite the mandate through Law No. 7 of 2016 and the free BPJS program, there are still regulatory gaps related to Occupational Safety and Health standards and protection for informal workers. Implementation in the field is still hampered by limited maritime medical infrastructure at coastal health centers and a lack of supervision of safety standards on traditional vessels. In conclusion, the West Bangka Regency Government needs to immediately codify the protection of fishermen into an inclusive Regional Regulation, strengthen the community-based social security system, and increase maritime medical capacity to guarantee the constitutional rights of fishermen in a sustainable manner.
Copyright (c) 2026 Bunga Permatasari, Aditya Pamungkas, Salmi, Ave Agave Christina Situmorang http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Disharmoni Sanksi Pidana IUU Fishing dalam Hukum Perikanan Indonesia: Persepektif Sustainable Development Goals 14.4
Penelitian ini mengkaji disharmoni dalam perumusan sanksi pidana terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dalam hukum perikanan Indonesia dari perspektif Sustainable Development Goal (SDG) Target 14.4. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan orientasi empiris melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berlaku masih didominasi pendekatan pemidanaan konvensional, belum mengintegrasikan mekanisme pemulihan ekologi, lemah dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta tidak terintegrasi secara memadai dengan rezim hukum lingkungan. Akibatnya, hukum pidana perikanan belum berfungsi sebagai instrumen tata kelola ekologi yang efektif.
Copyright (c) 2026 Hendriko Arizal, Khairani, Aria Zurnetti, Ahmad Iffan http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Wacana Kritis Isu Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Mongabay Indonesia
Ringkasan Aktivitas pertambangan tidak bisa dipisahkan dengan kelestarian lingkungan hidup. Di Indonesia, sektor pertambangan harus mendapat perhatian penuh, dikarenakan dampak kerusakannya. Kegiatan ekstraktif ini tidak hanya mengakibatkan rusaknya hutan, hadirnya banjir dan longsor, tercemarnya air, terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar, tetapi juga menghilangkan nyawa akibat lubang tambang yang tidak direklamasi. Menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough, penelitian ini menganalisis berita kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Mongabay Indonesia periode Januari hingga Desember 2024. Dalam penelitian diketahui bahwa banjir dan longsor merupakan bencana yang paling sering dijelaskan sebagai dampak buruk pertambangan. Sementara, pelanggaran aturan pertambangan yang dilakukan perusahaan, tidak hanya mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan tetapi juga membuat warga yang berada di sekitar area pertambangan paling menderita. Keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan tata ruang menunjukkan terjadinya bencana ekologis, terlihat dari lemahnya pengawasan kegiatan pertambangan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus ditaati dan dijalankan agar pengelolaan lingkungan hidup Indonesia berjalan baik, dikarenakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Kata kunci: lingkungan hidup, pertambangan, analisis wacana kritis, mongabay indonesia, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
lingkungan hidup, pertambangan, analisis wacana kritis, mongabay indonesia, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Copyright (c) 2026 rahmadi rahmad http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait eksploitasi pertambangan di pulau kecil, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024, artikel ini mengkaji dampak terhadap perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin sebelum penerapan regulasi baru, serta merumuskan solusi harmonisasi regulasi yang tidak hanya melindungi hak perusahaan tetapi juga keberlanjutan ekosistem pulau mikro. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat disharmoni antara kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memunculkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, mekanisme transisi yang adil dan koordinasi lintas kementerian sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan lingkungan, kepastian hukum bagi perusahaan, serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Copyright (c) 2025 Saiful Anam, Ampuan Situmeang http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Problematika Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pembangunan dan pengelolaan keuangan desa harus memiliki dasar yuridis agar pembangunan desa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, terarah, dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan kepada masyarakat desa. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan desa perlu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan oleh pemerintah desa yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Dasar yuridis yang dimaksud adalah perlunya pembentukan peraturan desa sebagai produk hukum guna mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitiannya adalah Pertama, hubungan antara asas-asas pembentukan perundang-undangan dengan pembentukan peraturan desa terlihat pada aspek normatif dan sosiologis masyarakat. Kedua, bentuk problematika yang timbul dalam pembentukan peraturan desa tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa meliputi rumusan tidak jelas, tidak terbuka, dan tidak dapat dilaksanakan.
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Copyright (c) 2025 Putera Astomo Putera http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Kebijakan Inovasi Pojok Toboali (SIPOLI) dalam Perspektif Hukum Administrasi Daerah: Analisis terhadap Pemberdayaan Pelaku IKM di Kabupaten Bangka Selatan
This article analyses the implementation of the Toboali Corner Innovation Policy (SIPOLI) from the perspective of regional administrative law and its implications for empowering small and medium industries (IKM) in South Bangka Regency. Using a descriptive qualitative approach with a juridical–empirical design, the study combines normative analysis of regional regulatory frameworks particularly the Regent’s Decree of South Bangka Regency Number 188.45/29.C/DKUKMINDAG/2023 regarding the establishment of the Seafood Processing Industry Centre based on One Village One Product (OVOP) with field data obtained from in-depth interviews with 12 IKM actors, direct observation, and documentation. The findings show that SIPOLI constitutes a form of local government policy innovation within the framework of regional autonomy as mandated by Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Law Number 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises. Substantively, SIPOLI fulfils the elements of distributive and facilitative policies aimed at empowering IKM through market access expansion, promotion, and product branding by placing local products in prominent souvenir outlets in Pangkalpinang City. Empirically, most IKM participants experienced an increase in sales of around 15–25% in the first three months after joining SIPOLI, alongside broader market exposure beyond the local area. However, from a regional administrative law perspective, the implementation of SIPOLI still faces several challenges, such as limited production capacity, incomplete fulfilment of product legality (home industry licence, halal certification, BPOM), uneven digital marketing capabilities, and the absence of more varied and sustainable promotional channels. These weaknesses indicate that legal and institutional support for IKM empowerment needs to be strengthened, both through regulatory refinement and continuous capacity-building.
Copyright (c) 2025 Deka Indra http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi Regulasi Daerah Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Sulawesi Barat
Kemandirian daerah di era otonomi daerah dapat dilihat dalam konteks giat pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah, baik fisik maupun non fisik yang ditunjang dengan keuangan daerah yang memadai. Salah pembangunan daerah adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). di Provinsi Sulawesi Barat terdapat regulasi daerah yang mengatur pengelolaan DAS dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mengunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitiannya adalah urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dapat dilihat dan dicermati dalam konteks antara lain: 1) Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. 2) Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaaan DAS yang terdiri dari: berbasis potensi diri, partisipatif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, keterpaduan dan keberlanjutan, adil dan merata, serta mendorong kemandirian.
Copyright (c) 2025 Putera Astomo http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Aspek Hukum dan Konstitusionalitas Kemenangan Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak Tahun 2024
This research investigates the meaning, relevance, and consequences of the blank ballot win for the political, social, and cultural systems, as well as the media's role in molding public opinion. The study technique includes a literature review, case studies from various locations, and an evaluation of the legislation governing the legality of a single candidate. According to the findings, the blank ballot has become a symbol of popular protest against political competition and political parties' inadequate candidate selection systems. The success of the blank box can spur political system change, stimulate more rational political involvement, and put pressure on political parties to produce better competent candidates. However, this phenomena has the potential to produce short-term political instability in the form of election delays and leadership vacancies. Thus, the blank box serves as a democratic tool that protects residents' voting rights while simultaneously measuring the quality of local democracy.the democratic process. When there is just one eligible candidate pair, a blank
Copyright (c) 2025 Heri Suheri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Konsumen terhadap Potensi Misinformasi Dalam Iklan Produk Air Minum Aqua Berdasarkan Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menghadapi potensi misinformasi iklan produk air minum, dengan studi kasus pada iklan Aqua. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, pelaksanaannya masih lemah karena pengawasan bersifat reaktif dan belum terintegrasi antar lembaga. Kasus viral terkait sumber air Aqua memperlihatkan lemahnya mekanisme preventif dalam pengawasan iklan, rendahnya literasi konsumen, serta belum adanya standar etik iklan yang jelas untuk produk vital seperti air minum. Penelitian juga menemukan bahwa upaya pemerintah melalui pedoman etik periklanan dan klarifikasi publik oleh pihak Aqua masih bersifat sementara, belum menyentuh akar persoalan transparansi informasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi terpadu, penerapan pre-clearance system iklan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku usaha untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang efektif, transparan, dan berkeadilan.
Copyright (c) 2025 Muhammad Fadhlurrahman, Mikho Ardinata, Hendi Sastra Putra, Sinung Mufti Hangabei http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022
Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak multidimensi terhadap korban serta menciderai nilai-nilai moral dan etika akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di perguruan tinggi serta mengidentifikasi tantangan struktural, kelembagaan, dan sosio-kultural yang menghambat efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), menyusun prosedur pelaporan, dan menjamin perlindungan korban berbasis pendekatan berperspektif korban (victim-centered approach). Namun, dalam praktiknya, sebagian besar perguruan tinggi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan pendanaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya pemahaman sivitas akademika terhadap prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Budaya patriarki dan relasi kuasa yang hierarkis juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaporan dan penanganan kasus. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS di perguruan tinggi bergantung pada sinergi antara aspek hukum, kelembagaan, dan budaya, serta pada partisipasi aktif mahasiswa dalam forum advokasi kampus yang terbukti mendorong peningkatan pelaporan dan transparansi. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, evaluasi berkelanjutan, serta pendanaan berkeadilan untuk mewujudkan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.
Copyright (c) 2025 Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, Mikho Ardinata http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Determinan Akademisi Perguruan Tinggi Terhadap Akselerasi Proteksi Internasional Atas Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual
The international intellectual property law regime provides a global legal framework for the protection of copyright works; however, its implementation within higher education institutions remains challenging. This study aims to analyze the determinants of university academics’ engagement in copyright registration within the international intellectual property regime and to identify the factors influencing the low participation rate in copyright protection. The study employs a juridical-empirical approach by examining institutional data and internal policy frameworks of the selected higher education institution. The findings reveal that although the number of academic staff with advanced degrees is relatively high, the rate of copyright registration has significantly declined. Determinant factors identified include legality, institutional appreciation, research clustering, administrative obligation, personal branding, and dissemination of IP policy. The study concludes that weak legal awareness and limited institutional policy enforcement are the primary barriers to effective copyright protection. Therefore, strengthening institutional regulations and aligning them with international legal principles are essential strategies to enhance academic participation in copyright registration both nationally and internationally.
Copyright (c) 2025 Ahmad Iffan, Hendriko Arizal, Resma Bintani Gustaliza, Febrina Annisa, Sintong Arion Hutapea http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Prinsip Regulasi Netral Teknologi: Teknik Antisipatif Terhadap Evolusi Teknologi dalam Hukum Pidana Indonesia
Prinsip regulasi netral teknologi menjadi salah satu acuan baru dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum. Prinsip ini menjadi salah satu instrumen alternatif yang digunakan untuk menghadapi disrupsi teknologi dalam bidang hukum. Konsep netralitas teknologi memberi karakter regulasi yang luwes dan tetap relevan dengan berbagai instrumen teknologi yang baru. Namun, hal tersebut tampak menciptakan suatu kontradiksi terutama dalam hukum pidana yang didasarkan pada suatu asas legalitas yang pada salah satu maknanya menekankan pada perumusan yang ketat dan larangan analogi. Dengan menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan konsep dan undang-undang, tulisan ini hendak menganalisis probabilitas penggunaan prinsip netralitas teknologi dalam hukum pidana. Hasil analisis menemukan bahwa prinsip netralitas teknologi dapat digunakan dalam hukum pidana. Penggunaan prinsip ini memberi sumbangsih yang signifikan bagi hukum pidana dalam menciptakan regulasi yang tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Kebolehan penggunaan analogi yang sempit (penafsiran ekstensif) sejalan dengan nilai-nilai dari prinsip netralitas teknologi. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa beberapa aturan hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan karakter dari prinsip netralitas teknologi. Prinsip ini juga tercermin dalam penafsiran hakim terutama dalam perkara-perkara yang objeknya bertalian dengan perkembangan teknologi.
Copyright (c) 2025 Ahwan http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional
Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak multidimensi yang serius, mulai dari kerusakan fisik dan psikis, gangguan kepribadian, stigma sosial, hingga masalah ekonomi dan spiritual. Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Penelitian yuridis normatif ini dengan pendekatan deskriptif-analitis bertujuan menelaah urgensi rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan komprehensif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi mencakup tiga tahapan utama, yakni: (1) rehabilitasi medis atau detoksifikasi untuk mengurangi gejala putus zat; (2) rehabilitasi non-medis melalui pendekatan therapeutic community, keagamaan, serta dukungan sosial; dan (3) tahap bina lanjut untuk mengembalikan pecandu ke masyarakat melalui pendidikan atau pekerjaan. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi memutus ketergantungan narkotika, tetapi juga memulihkan aspek biopsikososial-spiritual, meningkatkan kontrol emosi, serta mencegah kekambuhan (relapse). Dukungan keluarga, lingkungan sosial yang kondusif, dan konsistensi dalam pelaksanaan program rehabilitasi berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu, rehabilitasi harus dipandang sebagai solusi alternatif yang sejalan dengan upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Jeanne Darc Noviayanti Manik, Abrillioga Abrillioga, Nur Intan Akuntari http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengendalian Data Pribadi Dan Ruang Siber Oleh Platform Digital Big Data Global Terkait Kedaulatan Digital Indonesia
The development of global digital technology has brought significant challenges to Indonesia's digital sovereignty, especially regarding the control of personal data and cyberspace. Foreign digital platforms that dominate use in Indonesia process citizens' data massively through big data mechanisms, often outside the jurisdiction of national law. This dependence poses risks to personal data protection, national security, and state control over digital infrastructure. This study uses normative legal methods with a legislative and conceptual approach to examine the role of national regulations, such as Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, in strengthening the state's position. The results of the study show that strengthening regulations, developing local technology, community digital literacy, and international cooperation are key strategies to uphold Indonesia's digital sovereignty. Without concrete and comprehensive steps, control over data and digital space will continue to be in the hands of foreign entities, which can weaken the nation's independence in the digital era.
Copyright (c) 2025 A. Cery Kurnia http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil : Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil
The appointment of active TNI (Indonesian National Armed Forces) officers to civilian positions has sparked controversy within Indonesia’s legal and democratic framework. The 1998 Reform Movement emphasized the restriction of military involvement in civilian governance, as stipulated in Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. However, legal loopholes allow active-duty officers to occupy civilian posts under certain conditions, as reflected in the appointment of the Cabinet Secretary pursuant to Presidential Regulation Number 148 of 2024. This study analyzes the policy from a legal-political perspective by examining regulatory inconsistencies and the implications for civilian supremacy. The research employs a normative juridical method with political, statutory, and conceptual approaches. The findings indicate that the appointment of active-duty military personnel to civilian positions lacks clear urgency and contradicts the principle of civilian supremacy in a democratic system. Furthermore, this policy reflects a tug-of-war between political stability and the interests of ruling elites, potentially hindering military reform and creating regulatory overlaps. Therefore, clearer and more consistent regulations are needed to maintain the balance between national interests and civilian supremacy within Indonesia’s legal system.
Copyright (c) 2025 Hilda Halnum Salsabil, Abdul Aziz Nasihuddin http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Masyarakat Adat Terhadap Penggunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Invensi Perspektif Traktat Internasional Wipo 2024
Treaty on intellectual property, genetic resources and traditional knowledge 2024 approved an international agreement that is a breakthrough for the development of intellectual property. This paper aims to analyze the form of protection for indigenous peoples in the utilization of genetic resources used in patented research according to the international treaty WIPO and the urgency of the treaty for the development of patents in Indonesia. The approach used in this study is the statute approach and the analytical approach. The international treaty that began negotiations in 2001 is a strategic step for the development of intellectual property, especially indigenous peoples as holders of rights to genetic resources and traditional knowledge. Its use is often used in research to produce new inventions that are protected by patents. In such conditions, the applicant must disclose indigenous peoples as providers of traditional knowledge. The treaty is very important for the development of patents in Indonesia as well as strategic protection for traditional knowledge and genetic resources owned by Indonesia. Patented inventions containing genetic resources and traditional knowledge clearly disclose their material sources, thereby increasing the transparency of patent protection.
Copyright (c) 2025 Mieke yustia sari, Cita Yustisia Serfiyani, Yatini, Masda Agatha Sari http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Persidangan Tertutup dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan
The principle of open court proceedings is a fundamental aspect of criminal procedural law to ensure a fair trial. However, there is a legal gap concerning the authority of judges to determine closed court sessions for cases containing elements of morality but not classified as morality-related cases. This study examines the legal issues and normative solutions to the ambiguity in the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) regarding closed court proceedings in non-morality criminal cases. Using normative legal research methods and statutory, case, comparative, and conceptual approaches, this study compares the legal framework in Indonesia with the judicial system in Spain. The findings indicate that KUHAP does not provide clear guidelines for judges in determining closed court proceedings based on the substance of the evidence. Therefore, criminal procedural law reform is necessary to accommodate judicial flexibility in deciding closed trials while upholding the audi alteram partem principle. This reform aims to balance the principle of open court proceedings and the protection of parties' rights, ensuring that judicial decisions on the nature of court proceedings have a stronger legal foundation and can be consistently applied within Indonesia's criminal justice system.
Closed Court Proceedings, Legal Certainty, Audi Alteram Partem
Copyright (c) 2025 Erwin Susilo http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Hukum terhadap Peningkatan Investasi Asing di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja
This research aims to analyze the legal products related to the function of the Investment Coordinating Board (BKPM) in Indonesia and how BKPM can assist in increasing foreign investment in the country. This research uses a normative method with a statute approach. The results of this research will evaluate the applicable legal regulations, including regulations on foreign investment and investment permits, as well as the role of BKPM in providing support and coordination for foreign investors. And it will also evaluate the performance of BKPM in increasing foreign investment in Indonesia and provide recommendations for future performance improvement. The results of this analysis are expected to provide useful information for the government, foreign investors, and other parties interested in investing in Indonesia.
Copyright (c) 2025 Muhammad Asrul Maulana, Savira Aristi
Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentraliasi Asimetris
Asymmetric decentralization in Indonesia is designed to grant special autonomy to regions with unique characteristics; however, its implementation often falls short due to institutional capacity limitations and continued dependence on the central government. This study aims to evaluate the effectiveness of asymmetric decentralization policies in various special autonomous regions of Indonesia, focusing on Aceh, Papua, and Yogyakarta. The research employs a normative and empirical juridical approach, supported by case studies and qualitative data analysis. The findings reveal a significant gap between policy objectives and implementation, attributed to factors such as inadequate local resources and weak coordination between the central and regional governments. The implications of these findings highlight the need to strengthen regional institutional capacity, enhance central government support, and tailor policies to be more context-specific and adaptable to local conditions. This study provides valuable insights for developing more effective and sustainable decentralization policies in Indonesia.
Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial
Basically, humans are always required to use their minds to think about God's creation, because thinking is an activity that humans cannot avoid in their lives. From this thought process, Intellectual Property Rights (IPR) were born which differ from one human to another because each human has different intellectual abilities. On the other hand, violations of IPR, such as unauthorized use or purchase of pirated works, continue to occur. This violation is not only against norms, but also morals and ethics. This research examines the relationship between ownership of IPR and violations of IPR from a moral and ethical perspective. From the results of the study conducted, the results show that violations of IPR are not only violations of norms, but also ethics. One form of ethical violation is the use of other people's work without mentioning the name of the rights holder, for example the creator. Ethically, this is contrary to moral values.
Copyright (c) 2025 Darwance Darwance, Agustinus Supriyanto
Dinamika Hukum Agraria dan Urbanisasi: Pengelolaan Hak Guna Ruang Bawah Tanah di Kota-Kota Besar Indonesia
This study addresses the main legal issue concerning the management of underground space in major cities in Indonesia amid rapid urbanization. The current regulations, such as the Basic Agrarian Law, do not provide clear provisions regarding the right to use underground space, leading to legal uncertainty and potential conflicts of interest. The position of this research is to analyze existing regulations through a normative juridical approach and propose legal solutions that are more adaptive to the needs of urban modernization. This paper examines the limitations of current regulations and suggests the need for more comprehensive, specific legislation governing underground space rights. The main findings of this study reveal the inadequacy of the existing legal framework in accommodating the management of underground space fairly and sustainably, and the urgency for regulatory reforms that are more responsive to Indonesia’s urbanization developments.
Underground Space, Urbanization, Agrarian Law
Copyright (c) 2025 Ikhsan Lubis, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Andi Hakim Lubis
Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)
Extramarital children of Indonesian migrant workers face complex issues of identity and citizenship rights. In Indonesia, extramarital children often do not have birth certificates, which makes it difficult for them to access public services such as schools. The principle of non-discrimination is the most important in legal protection for extramarital children. The rights of children are recognized internationally in the Convention on the Rights of the Child, where the protection of the rights of extramarital children includes the protection of the juridical rights of extramarital children to demand recognition and validation, as well as the management of the citizenship status of the Republic of Indonesia for the child. The following results show that First, the application of the principle of non-discrimination is specifically recognized in the Convention on the Rights of the Child, which underlines the rights of children in the absence of discrimination based on the marital status of their parents and requires States Parties not to discriminate against them. Second, the implementation of children's rights, especially the rights of extramarital children of Indonesian migrant workers in various regulations in Indonesia, needs to be maintained consistently, involving aspects of substance, structure, and cultural values, so that they can provide tangible benefits and are based on a deep sense of justice. Keywords: protection of international law; extramarital child; non-discrimination