STUDI KELAYAKAN BUDIDAYA LAUT BERBASIS KEBIJAKAN SPASIAL DI PERAIRAN TIMUR KABUPATEN BANGKA SELATAN
Abstract
Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan dengan luas wilayah laut sebesar 65.301 km2 atau seluas 79,90% dari total luas wilayahnya. Budidaya laut sebagai salah satu kegiatan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan perikanan, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan wilayah pesisir laut. Analisis kebijakan spasial dilakukan untuk menentukan kesesuaian lokasi kegiatan pemanfaatan ruang, salah satunya yaitu kegiatan budidaya laut. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi teknis berdasarkan kebijakan spasial yang berlaku dan dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan budidaya laut. Dokumen RZWP3K dan RTRW
dijadikan dasar dalam melakukan analisis kebijakan spasial ini. Perairan Pulau Anak Aik dan Pulau Kelapan menjadi lokasi penelitian. Hasil analisis menyatakan bahwa perairan di Pulau Anak Aik layak sebagai lokasi budidaya laut karena telah ditetapkan sebagai zona budidaya laut, sedangkan perairan Pulau Kelapan tidak layak dijadikan sebagai lokasi budidaya laut, karena telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan
Downloads
References
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Prestelo L., E.M Vianna, 2016. Identifying multipleuse
conflicts prior to marine spatial planning: A
case study of A multi-legislative estuary in Brazil.
Elsevier. Marine Policy. (67) 83-93.
Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 2
tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 20142034
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2014-2034.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2020-2040.
Siswanto, A. Dwi, and A. W. Nugraha,
“Permasalahan dan Potensi Pesisir di Kabupaten
Sampan,” J. Kelaut., vol. 9, no. 1, 2016.
Tuda A O., T.F. Steven L. D. Rodwell. 2014.
Resolving coastal conflicts using marine
spatial planning Elsevier. Journal of Environmental
Managament. (133) 59-68.
Proceedings of SNPPM FT UBB is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.