KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG DI WILAYAH PESISIR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERBASIS GOOD GOVERNANCE

Abstract

Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan masalah baru di Indonesia, namun menjadi masalah utama jika tidak
diantisipasi dan dikelola dengan baik dan benar. Pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca
tambang walaupun sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan muncul pada lingkungan hidup di wilayah pesisir terancam
rusak akibat aktivitas masyarakat khususnya masyarakat penambang tradisional yang beralih menambang dari
wilayah darat ke wilayah pesisir. Hal ini terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Rumusan masalah
yang diangkat yakni pertama, Apakah pengelolaan lingkungan wilayah pesisir pasca tambang sudah sesuai
dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup?, kedua, bagaimanakah pola pengelolaan lingkungan yang baik
dalam sebuah kebijakan yang berbasis good governance?. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian
yuridis -normatif menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan
data dengan melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini pertama, pengelolaan lingkungan hidup di wilayah
pesisir harus disesuai dengan kharakteristik wilayah pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung
dengan indikator Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Kedua, sistem pengelolaan
lingkungan wilayah pesisir berbasis good governance seyogyanya mengarah pada pemenuhan good governance
yang mengarahkan pada Prinsip Partisipasi Publik. Oleh karena itu kebijakan lingkungan hidup selalu
mempertimbangkan setiap aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan agar tercapai tujuan
perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan konsteks Good Governance